Merdeka VS Harian Rakyat: Aksi Sepihak dan Landreform

Karikatur Harian Rakyat 3 Juli 1964, menggambarkan Surat Kabar Merdeka yang mendukung penghisapan terhadap kaum Tani

Keberpihakan PKI terhadap kebijaksanaan Politik Demokrasi Terpimpin ternyata sangat menguntungkan partai itu, karena dengan sikap tersebut PKI dapat berlindung di bawah kekuasaan Soekarno sebagai penguasa tunggal. Situasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh PKI untuk menjalankan strategi politiknya.

Strategi politik terbaru di bawah kepemimpinan D.N. Aidit adalah dengan membangun kekuatan aliansi buruh – tani dengan propaganda pembaharuan politik agraria. Untuk itulah PKI membuat slogan-slogan untuk mendukung perjuangan kaum tani.[1] Selain itu untuk memperkuat kaum tani, PKI membentuk organisasi bagi kaum tani (Barisan Tani Indonesia) atau yang lebih dikenal sebagai BTI sebagai tempat kaum tani melakukan aktivitas dan perjuangannya. Sedangkan PKI sendiri memainkan peran melalui parlemen dengan mengajukan usulan perubahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni Undang-Undang No 5 tahun 1960[2] dan Undang-Undang Pendapatan Bagi Hasil (UUPBH) yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yang bersifat kolonialis dengan Undang-Undang Pokok Agraria baru yang bersifat mendukung kaum tani dan buruh tani.

Salah satu pokok dari UUPA adalah penghapusan penguasaan tanah secara besar-besaran dan tidak terbatas melalui Landreform. Maka dengan landreform ditentukan batas minimum dan maksimum pemilikan tanah seseorang. Juga menghapus sistim liberalisasi dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap mereka yang berekonomi lemah. Esensi dari landreform sendiri adalah pembagian tanah bagi buruh tani yang tidak memiliki tanah garapan dan diharapkan dapat merubah struktur kepemilikan tanah yang lebih adil dan merata.[3]

Untuk merealisasikan pelaksanaan landreform maka dibentuklah Pengadilan Landreform, juga dibentuk lembaga Komando Penyelesaian yang bertujuan menerobos rintangan yang menghalangi pelaksanaan landreform. Dalam realitasnya pelaksanaan landreform mengalami banyak hambatan yang menyebabkan ketidakpuasan dari buruh tani dan PKI yang mendukung landreform. Hambatan-hambatan mendasar tidak berjalannya landreform adalah belum siapnya masyarakat dan birokrasi di pedesaan, selain itu menyangkut status kepemilikan tanah berdasarkan hukum agama yaitu tanah wakaf yang secara hukum agraria sangat sulit untuk diputuskan dan dilaksanakannya landreform pada status tanah ini.[4]

Akibat berbagai hambatan dalam pelaksanaan landreform maka muncullah aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh para buruh tani yang menginginkan segera dilaksanakannya landreform. Dalam aksi sepihak ini Harian Rakyat dan juga PKI mendukung apa yang dilakukan oleh para buruh tani untuk mengambil tanah milik tuan-tuan tanah sesuai dengan apa yang tertera di dalam UUPA dan UUPBH. Dalam penutupan rapat umum Sidang ke-III Dewan Nasional Pemuda Rakyat tanggal 15 Juni 1964, ketua CC PKI, D.N. Aidit memberikan penjelasan mengenai aksi-aksi sepihak kaum tani yang merebut tanah-tanah milik tuan tanah di desa-desa. Bahwa aksi-aksi sepihak para kaum tani yang dimotori oleh BTI dikarenakan UUPA dan UUPBH tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.[5]

Dukungan surat kabar Harian Rakyat terhadap aksi sepihak kaum tani bukan tanpa sebab, hal ini juga dikarenakan tulisan-tulisan di surat kabar Merdeka dan Suluh Indonesia yang menganggap aksi sepihak yang dilakukan oleh kaum tani adalah sebuah rebellion (pemberontakan) yang didukung oleh kaum komunis dan harus segera dihentikan.[6] Tuduhan ini segera dijawab oleh surat kabar Harian Rakyat dengan mengutip kata-kata Presiden Soekarno:

“Djangan mengira bahwa Landreform jang hendak kita laksanakan itu adalah Komunis! Hak milik atas tanah masih kita akui… ini bukan Komunis! Karena itu hadapilah persoalan Landreform secara zakelijk-objektif sebagai soal keharusan mutlak dalam melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat dan Revolusi, dan djangan hadapi dia dengan Komunisto-phobi!”

Pernyataan Presiden Soekarno menjadi dukungan yang besar bagi massa PKI yang melakukan aksi sepihak walaupun diberbagai daerah memunculkan ketegangan-ketegangan dan protes keras dari berbagai kalangan. Surat kabar Merdeka dalam karikaturnya menganggap aksi sepihak yang dilakukan oleh kaum tani adalah sebuah pemberontakan dan kontra revolusi. Surat kabar Merdeka menambahkan bahwa petani seharusnya tidak melakukan aksi sepihak dalam mendapatkan tanahnya tetapi tunduk kepada ordeming kolektif yaitu dengan adanya program sosialisasi tanah (tanah bersama atau kolektif) dan dalam menuju sosialisme kaum tani harus belajar dari pengalamannya sendiri tidak harus dipropaganda seperti yang dilakukan oleh surat kabar Harian Rakyat. Apa yang dilakukan oleh surat kabar Harian Rakyat dengan melakukan agitasi aksi sepihak adalah upaya pembodohan kaum tani dan rakyat.[7]

Kaum tani menurut surat kabar Merdeka mengutip perkataan Lenin dalam Kongres Luar Biasa Kaum Buruh dan Tani tanggal 6 November 1918 seharusnya menyadari kesukaran-kesukaran besar yang akan terjadi di desa-desa dan kemajuan kita di sana harus lebih berangsur-angsur dan bahwa akan sangat gilalah untuk menciptakan pertanian sosialis menurut perintah. Kita sekali-kali tidak boleh mencoba mendahului perkembangan massa, tetapi menunggu sampai pengalaman mereka sendiri, perjuangan mereka sendiri melahirkan gerak maju.[8]

Surat kabar Harian Rakyat secara tegas menyatakan bahwa Landreform merupakan bagian dari revolusi demokrasi bukan revolusi sosialis dan mengenai sosialisasi tanah, PKI dan Harian Rakyat menentang hal tersebut karena yang diperlukan adalah hak milik perseorangan atas tanah untuk kaum tani. Landreform adalah satu-satunya program yang tepat yaitu dicabutnya hak monopoli tuan-tuan tanah atas tanah dan dibagikannya tanah kepada kaum tani sebagai hak milik perseorangan.[9] Mengenai surat kabar Merdeka yang mengutip perkataan Lenin, surat kabar Harian Rakyat mengatakan bahwa:

“kejakinan pada kaum tani hanja akan tumbuh apabila ketjerdasan mereka sendiri membawa mereka untuk mengerti dan ini hanja mungkin melalui pengalaman dan penderitaan mereka sendiri. Surat kabar Merdeka menganggap kaum tani tidak tjerdas sehingga sesudah pengalaman dan penderitaannja sendiri selama 4 tahun UUPA dan UUPBH matjet mereka belum bangun djuga dan sudi terus menjerah kepada penghisapan tuan tanahnja?”

Surat kabar Harian Rakyat menjelaskan bahwa tidak berjalannya UUPA dan UUPBH menyebabkan kaum tani bergerak dan melakukan aksi sepihak. Kemacetan ini dikarenakan bahwa tuan tanah tidak bersedia melaksanakan UUPA dan UUPBH yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Surat kabar Merdeka tetap pada pendirian bahwa aksi sepihak tidak dibenarkan melihat pengalaman Uni Soviet yang sangat berhati-hati dalam mengkolektifkan tanahnya walaupun didukung oleh seluruh kaum proletariat.[10]

Surat kabar Harian Rakyat tetap menganggap bahwa sebenarnya yang melakukan aksi sepihak adalah para tuan tanah yang tidak mau melaksanakan UUPA dan UUPBH, dan seharusnya surat kabar Merdeka melaksanakan tugas jurnalistiknya dengan turun ke desa-desa sesuai anjuran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melihat secara langsung aksi sepihak sehinga mengetahui secara jelas permasalahannya. Dan surat kabar Harian Rakyat menambahkan apabila ingin aksi-aksi sepihak kaum tani berhenti maka hentikan dulu aksi-aksi sepihak tuan-tuan tanah dan pejabat-pejabat yang pro tuan tanah agar segera melaksanakan UUPA dan UUPBH.[11]  Dalam Tjatatan Redaksi Harian Rakyat tanggal 2 Juli 1964 surat kabar Merdeka dianggap membela tuan tanah dengan tulisan-tulisannya selama perdebatan berlangsung dan yang lebih terlihat jelas adalah tulisan terakhir surat kabar Merdeka yang mengakui kemacetan jalannya UUPA dan UUPBH tetapi mengatakan bahwa kemacetan UUPA dan UUPBH bukan kesalahan tuan tanah dan pejabat-pejabat pemerintah melainkan kesalahan historis, sosial-ekonomis rakyat dan adat istiadat.[12]

Setelah melakukan perdebatan yang cukup panjang selama satu bulan lebih maka surat kabar Harian Rakyat dan surat kabar Merdeka membuat sebuah kesimpulan sementara mengenai jalannya perdebatan tersebut. Surat kabar Harian Rakyat berkesimpulan bahwa:

  1. Merdeka tidak melepaskan pendiriannya tentang pembubaran partai yang diselubunginya dengan kerudung satu partai dan penyederhanaan partai. Pendirian yang bertentangan dengan mayoritas terbesar rakyat Indonesia dan ditentang oleh praktis semua partai-partai politik ini nyata-nyata mengada-ada dan jika dibiarkan bisa membelokkan kita dari persoalan terpokok yang kita hadapi sekarang yaitu penggayangan neo-kolonialisme Malaysia yang disokong oleh imperialis-imperialis Inggris, Australia dan Amerika Serikat.
  2. Serangan frontal Merdeka dan yang sependirian dengannya terhadap partai-partai politik, hakekatnya adalah serangan yang tertuju kepada Demokrasi terpimpin itu sendirisebagai sistim. Dipusatkannya serangan Merdeka dan yang sependirian dengannya sekarang ini kepada kaum Komunis, dan hasutan-hasutannya kepada kaum Nasionalis dan Agama untuk memusuhi kaum Komunis bukan hanya Komunisto-phobi tetapi juga Nasakomo-phobi.
  3. Kampanye Merdeka terhadap aksi-aksi sepihak kaum tani, bukan saja diliputi tani-phobi tetapi juga memecah belah persatuan nasional dengan terutama sekali mencoba mengebiri peranan sokoguru revolusi. Merdeka benderanya saja anti aksi sepihak kaum tani tetapi seperti terbukti dari delapan ekpresinya atau lebih membela susunan lama hakekat sikapnya adalah menolak Landreform dan bagi hasil dan membela kelanggengan hidup sistim tuan tanah atau sisa-sisa feodalisme di desa-desa.
  4. Cukup banyak bukti-bukti bahwa Merdeka menafsirkan Manipol dan pedoman pelaksanaannya secara diselewengkan baik mengenai peranan aktif massa Rakyat, revolusi dari atas dan dari bawah, kehidupan kepartaian, adanya kelas-kelas dalam masyarakat, pergantian pegawai-pegawai reaksioner, maupun mengenai kerjasama Nasakom, dan sebagainya. Jika penyelewengan ini tidak dikoreksi dan jika diteruskan maka pasti akan menimbulkan dekadensi tertentu.[13]

Sedangkan surat kabar Merdeka menyampaikan kesimpulan polemiknya dengan surat kabar Harian Rakyat terlebih dulu yaitu tanggal 27 Juni 1964 yang berbunyi sebagai berikut:

  1. Manipolis yang berpegang pada manipolisme sejati menghendaki persatuan nasional karena berkeyakinan bahwa hanya dengan persatuan segala masalah-masalah Revolusi Nasional sebagai bagian Revolusi Agustus dapat tercapai.
  2. Manipolis bertujuan memperkokoh persatuan dengan anjuran segala partai-partai yang pro Manipol, pro Usdek dan seluruh kekuatan revolusioner haruslah bersatu kecuali anti Manipol menolak persatuan.
  3. Golongan yang mempergunakan Manipol sebagai taktik perjuangan adalah golongan dengan fikiran yang bercabang dan dengan ideologi yang telah dianutnya semula, sehingga segala ajakannya untuk melaksanakan program/ideologinya dilakukannya dengan menumpangi, memperkuda Manipol seperti melakukan aksi sepihak yang dijualnya sebagai Demokratis-Manipolis Revolusioner.
  4. Manipolis melaksankan revolusi ditahap sekarang sebagai Revolusi Nasional-demokratis dalam rangka Revolusi Rakyat Jelata! Harian Rakyat sudah membelokkannya pada Revolusi Kelas!
  5. Manipolis mempertahankan pimpinan Revolusi Nasional ditangan Pimpinan Nasional, atau ditangan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Golongan Harian Rakyat mengemukakan teori seakan-akan revolusi sekarang adalah revolusi kaum pekerja yang harus dipimpin oleh kelas pekerja.
  6. Manipolis menghendaki pelaksanaan garis-garis Manipol/Revolusi Nasional dengan semangat gotong royong. Harian Rakyat menghendaki pencapaian tujuan dengan jalan yang bersifat tirani, terror, baik dalam kenyataan maupun dalam semangat dan jiwanya.
  7. Manipolis adalah Nasionalis yang revolusioner progresif, Harian Rakyat Internasionalistik, berbajing loncat dalam tahap-tahap revolusi, lebih kiri dari kiri, dalam pelaksanaan Revolusi Rakyat.[14]

Kesimpulan yang diberikan oleh kedua surat kabar tersebut untuk sementara mengakhiri polemik yang dilakukan selama sebulan. Dari kedua kesimpulan surat kabar tersebut terlihat suatu pemikiran yang sangat bertolak belakang dan masing-masing menyatakan ide-idenya sesuai dengan ideologi yang dibawa, sehingga terlihat jelas bahwa kedua surat kabar tersebut membawa kepentingan golongan masing-masing.


[1] Slogan-slogan yang dimunculkan adalah “Tanah untuk petani, kepemilikan pribadi atas tanah, dan peningkatan upah buruh tani, lihat Jaques Laclerc, “Aidit dan PKI” dalam Prisma, No. 7, Juli 1982, hal. 71-75.

[2] UUPA merupakan landasan pokok dari seluruh program baru perundang-undangan agrarian. Sasarannya adalah untuk menghilangkan rintangan menuju penyatuan dan penyederhanaan dalam bidang hokum agraria. Juga bertujuan untuk menetapkan pedoman dalam menentukan hak atas tanah bagi rakyat seluruh Indonesia. UUPA berdasarkan atas hukum adat dan agama, sedangkan UUPBH mengatur hubungan antara tuan tanah dengan penyewa tanah, undang-undang ini melindungi para penyewa tanah yang posisinya sangat lemah serta untuk merangsang penyewa tanah dalam meningkatkan produktivitasnya. Lihat Penelitian Sedjarah, “ Landreform di Indonesia”, 1 Maret 1961, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, (Bandung: Dua-R, 1960).

[3] Penelitian Sedjarah, “ Landreform di Indonesia”, 1 Maret 1961.

[4] Kuntowijoyo, Radikalisasi Petani, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000), hal 16-17.

[5] Surat Kabar Harian Rakyat, 17 Juni 1964.

[6] Surat Kabar Merdeka, 12 Juni 1964. Dalam editorialnya surat kabar Merdeka menulis bahwa aksi sepihak yang telah dimulai dilancarkan oleh PKI melalui BTInya merupakan gerakan yang berbahaya bagi keutuhan kaum tani sendiri.

[7] Surat Kabar Merdeka, 23 Juni 1964.

[8] Ibid.

[9] Surat Kabar Harian Merdeka, 23 Juni 1964.

[10] Surat Kabar Merdeka, 25 Juni 1964.

[11] Surat Kabar Harian Rakyat, 26 Juni 1964.

[12] Surat Kabar Merdeka, 1 Juli 1964.

[13] Surat Kabar Harian Rakyat, tanggal 2 Juli 1964.

[14] Surat Kabar Merdeka, 27 Juni 1964.

Iklan

5 comments on “Merdeka VS Harian Rakyat: Aksi Sepihak dan Landreform

  1. Melihat kondisi sekarang, yg banyak duit semakin merajalela… rata – rata kepemilikan lahan nasional 2,2 ha.. ehmmm landreform dan UU Agraria prlu ditinjau dan drubah hehe sipp mas, tinjauan history of landreform hehe

  2. Fenomena seperti ini bisa kita lihat juga dalam pertarungan media-media besar di Indonesia selama ini. Lihat saja bagaimana Jawa Pos begitu mencitrakan seorang Dahlan Iskan dan Media Indonesia menjadi corong Surya Paloh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s