Pakaian, Politik dan Gaya Hidup Masyarakat Surakarta Masa Kolonial

Iklan Tembakau Van dalam Majalah Pawartos Surakarta tahun 1940 Perhatikan Gaya Berpakaian dalam Iklan tersebut.

Perkembangan gaya berpakaian di kalangan masyarakat kota Surakarta pada masa kolonial Belanda menimbulkan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat kota Surakarta. Tidak hanya golongan priyayi tetapi juga bagi kaum elit baru yang menginginkan perubahan dan persamaan hak dalam berbagai hal kehidupan terutama kehidupan bergaya Eropa yang bebas dan tanpa aturan tradisional dalam melakukan aktivitasnya. Selain itu juga, pendobrakan terhadap diskriminasi yang diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan Kraton melalui budaya politik pakaian yang telah dilakukan sejak jaman VOC hingga politik Etis dilaksanakan. Kaum pergerakan melakukan perlawanan terhadap diskriminasi ini.

Pakaian sejak lama telah menjadi bentuk pembeda dari bermacam-macam golongan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pakaian menjadi simbol strukturasi dan pembagian kelas dalam masyarakat. Masyarakat dapat dilihat secara jelas melalui cara berpakaian, bahan pakaian serta mode pakaian yang digunakan, berasal dari kelas mana individu itu berada. Pakaian menjadi simbol kekayaan dalam pembagian struktur masyarakat.

Sebelum Belanda (VOC) datang ke Indonesia dan membangun koloninya di berbagai daerah di Jawa, pakaian di dominasi oleh pengaruh budaya Islam dan tentunya Jawa sebagai budaya lokal. Dengan kedatangan bangsa Belanda, kompetisi dalam bidang “mode” menjadi tiga pihak. Pada masa VOC pakaian Belanda merupakan penanda yang jelas tentang kebudayaan dan agama para tuan tanah asing. Pada awalnya Belanda ingin mempertahankan pakaian Eropa untuk diri mereka sendiri. Orang-orang Indonesia yang diperbolehkan memakai pakaian gaya Eropa di daerah-daerah yang dikendalikan oleh VOC adalah penganut Kristiani. Pelengkap khas pakaian bagi Kristiani non-Eropa terdiri atas topi gaya Eropa, kaus kaki dan sepatu. Pelengkap-pelengkap berpakaian ini tampaknya menjadi simbol yang menunjukkan bahwa seseorang berasal dari suatu kelas masyarakat yang telah menjembatani jarak antara para tuan tanah Belanda dan penduduk pribumi. Kadang-kadang mereka bahkan menjadi tanda peralihan dari perbudakan ke kebebasan. Di Hindia pakaian-pakaian Eropa ini merupakan bagian dari pakaian para Madijker, budak-budak bebas dari Afrika atau tempat-tempat lain di Nusantara dan keturunan-keturunannya.[1]

Topi, celana, dan, hingga taraf yang lebih sempit, yakni sepatu, berfungsi untuk membedakan orang-orang ini dari orang-orang Indonesia lainnya di Batavia, yang diwajibkan untuk setia pada pakaian tradisional dan tutup kepala mereka. Orang-orang Indonesia non-Kristiani tidak diperbolehkan berpakaian seperti orang Eropa. Mereka diperintahkan, setidaknya selama mereka tinggal di Batavia, untuk tetap mengenakan pakaian daerah atau pakaian “nasional” mereka. Beberapa kali peraturan yang sama di ulang bahwa masing-masing kelompok etnis memiliki tempat tinggal tersendiri di Batavia dan bahwa para anggotanya tidak boleh memakai pakaian adat kelompok etnik Indonesia lain mana pun. Pada tahun 1658, misalnya, suatu ordonansi dikeluarkan yang melarang orang Jawa di Batavia untuk berbaur dengan “bangsa-bangsa” Indonesia lainnya dan memakai kostum mereka.[2]

Dari sejumlah peraturan mengenai pakaian, jelaslah mengapa VOC demikian gigih menuntut agar setiap “bangsa” Indonesia harus tetap mengenakan pakaian nasional mereka masing-masing. Tempat tinggal tetap dan pakaian yang khas memudahkan VOC untuk terus mengawasi penduduk Batavia. Ketika suatu kejahatan terjadi, akan mudah untuk menemukan si pelaku jika seseorang tahu dari pakaiannya dan dari komunitas mana ia berasal. Artinya pakaian telah menjadi alat kontrol penguasa untuk mengawasi penduduknya.

Pemakaian pakaian gaya Eropa walaupun di kalangan masyarakat umum tidak diperbolehkan tetapi hal ini tidak berlaku bagi para penguasa-penguasa di Jawa terutama Surakarta. Raja, pangeran, hingga para Bupati telah mengadopsi gaya berpakaian gaya Eropa dengan jas model terbuka dan pentalon gaya militer Eropa. Hal ini banyak diungkapkan dalam Babad Tanah Jawa, cara berpakaian gaya Eropa telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari beberapa kostum yang dipakai di Jawa. Pakaian-pakaian Eropa ini dikenakan untuk peristiwa-peristiwa publik. Pada upacara-upacara istana mereka tetap menggunakan kebudayaan Jawa. Meskipun mengadopsi elemen-elemen kebudayaan Barat dan Muslim tertentu, istana tidak pernah mengabaikan peran mereka sebagai penjaga kebudayaan Jawa.

Kalangan elit kerajaan di Surakarta sendiri penuh dengan peraturan dan larangan dalam pemakaian kostum masyarakat.[3] Ada aturan tentang pakaian yang harus dikenakan oleh raja, sentana, abdi dalem, dan rakyat biasa. Raja adalah puncak keindahan, kemahalan, dan kemewahan. Koran lokal Darmo Konda memberitakan apa yang dipakai oleh raja waktu bertahta di Bangsal Pangrawit Pagelaran dalam upacara pemberian payung Srinugraha sebanyak lima belas macam, mulai dari atas berupa mahkota kanigara (kuluk) intan sampai sepatu neledu hitam dengan kaos kaki biru tua.[4] Aturan-aturan pemakaian busana yang dikeluarkan oleh Kasunanan terutama diperuntukan bagi abdi dalem kerajaan dalam rangka hirarki dalam kerajaan. Hal ini terlihat dalam audiensi raja dengan abdi dalem, hari penobatan raja, hari lahir raja, baik sipil (wedono, kliwon, penewu, mantri) maupun militer (colonel, letnan colonel, major, kapitein, opsir, kader, onder-opsir, onder adjuntant) memakai pakaian yang berbeda sesuai dengan pangkatnya.[5]

Larangan-larangan ini berbeda dengan larangan yang dikeluarkan VOC sebagai antisipasi tindak kejahatan dan kontrol masyarakat, larangan dalam pemakaian kain yang dikeluarkan oleh Raja Kraton Surakarta lebih kepada memuliakan nama Sampeyan Dalem. Hal menarik dari budaya politik busana adalah sejak dibentuknya Mangkunegaran secara formal oleh Belanda dalam tahun 1757 sebagai sebuah kepangeranan mandiri, istana ini merasakan adanya kegamangan berkaitan dengan statusnya yang lebih rendah berhadapan dengan Keraton Kasunanan. Tidak dapat disangsikan lagi karena keresahan inilah dan keinginan terus-menerus untuk selalu menyenangkan Belanda maka Istana Mangkunegaran berkinerja demikian bagus sebagai penentu budaya “Jawa”. Tidak ada artefak kultural yang lebih bagus menggambarkan sifat khas dari dorongan kreatif Mangkunegaran, terutama kegeniusan kultural Mangkunegaran IV, daripada busana Langenharjan, salah satu busana ritual Jawa modern yang paling dikenal.

Pada tahun 1871, segera setelah Pakubuwana IX menyelesaikan pembangunan tahap pertama Langenharja, dia mengundang Mangkunegaran IV menghadiri upacara pembukaan pesanggrahan itu. Akan tetapi, Pangeran Mangkunegaran merasa bingung mengenai busana yang akan dipakainya, busana resminya untuk dipakai dalam upacara di Keraton terlalu resmi untuk acara itu, sedangkan dia khawatir bahwa busana malam sehari-hari bahkan yang terbagus pun tidak cukup hormat.[6] Dengan inspirasi yang cemerlang, pangeran itu mengambil gunting dan memotong buntut dari pakaian resmi Belanda (sehingga terdapat ruangan di punggung guna menyelipkan sebuah keris yang anggun). Dia memakai kain batiknya yang terbagus (bukan celana panjang), dan menciptakan mode terbaru untuk Surakarta tahun 1870-an.[7] Dengan busana ciptaannya tersebut maka Mangkunegaran tidak merasa rendah dihadapan Pakubuwana. Busana Langenharjan ini pun menjadi busana ritual yang disyaratkan untuk pengantin laki-laki Jawa Tengah.

Memasuki abad ke-20 ketika dunia modern dan semangat liberalisasi sepenuhnya hadir ke dalam alam masyarakat kota Surakarta, masalah busana menjadi bagian terpenting dari perdebatan-perdebatan tentang kebudayaan. Semakin banyaknya masayarakat Jawa yang menginginkan pemakaian busana bergaya Eropa terbendung oleh larangan-larangan yang dimunculkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Larangan-larangan ini sebagai bagian upaya pihak pemerintah kolonial dalam menjalankan politik diskriminasi rasialnya dalam rangka menegaskan perbedaan kelas atau status sosial antara golongan penguasa dengan golongan yang dikuasai. Sedangkan dilain pihak item-item modernisasi telah menyentuh perkembangan kota Surakarta sendiri. Tempat-tempat hiburan bergaya Eropa yang terdiri dari Societeit Harmonie tempat berkumpulnya golongan elit dengan penyelenggaraan musik-musik bergaya Eropa, gedung bioskop, dan kamar bola merupakan tempat hiburan yang penuh diskriminasi, hanya golongan Belanda dan priyayi tingkat tinggi saja yang diperbolehkan masuk dan menikmati hiburan tersebut.[8]

Pemakaian busana terutama busana Eropa bagi penduduk pribumi hingga awal abad ke-20 masih dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda masih menginginkan masyarakat berbagai etnis tetap terus memakai kostum identitas “nasional” mereka. Tetapi sesuai perkembangan jaman kemajuan masuknya ide-ide liberalisasi, nasionalisme melalui pendidikan gaya Barat perlahan dan pasti pelarangan-pelarangan pemakaian busana gaya Eropa oleh masyarakat pribumi terkikis habis. Masyarakat kota Solo mulai memakai pakaian gaya Eropa sebagai simbol jaman kemajuan.

Perkembangan modernisasi kota juga diikuti dengan perkembangan kesadaran bagi kaum elit pribumi dengan membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional. Dengan organisasi ini, tuntutan akan kesetaraan keras dibunyikan dan ditujukan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Mas Marco Kartodikromo salah satu anggota Sarekat Islam Solo dengan lantang menyuarakan protesnya terhadap larangan berpakaian Eropa dan bersikap kebarat-baratan. Seperti diungkapkannya dalam Doenia Bergerak, sebuah surat kabar milik Inlandsche Journalisten Bond Solo:

“Toean Marco

Redacteur Doenia Bergerak di Solo

Seringkali kami membatja dalam roeangan Doenia Bergerak bahwa roepa-roepanja Toean-toean pembatja bangsa boemipoetra banjak jang dapat rintangan dari chef-chefnja lantaran berpakaian tjara Eropa.”[9].

Diskriminasi ini banyak ditentang oleh banyak kalangan kaum pergerakan nasional walaupun terdapat juga perdebatan-perdebatan mengenai baik dan buruknya menggunakan pakaian bergaya Eropa. Bagi pria, pakaian Eropa, termasuk dasi yang ditakuti, menjadi mode. Alasan bagi hal ini dapat segera ditemukan dalam gagasan yang kemudian muncul bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan Barat merupakan kunci menuju kemajuan. Modernitas dan kemajuan harus diinginkan bukan ditolak. Berpakaian gaya Eropa menjadi suatu indikasi bahwa seseorang mendukung perkembangan ide-ide progresif. Ini menunjukkan bahwa seseorang menjadi bagian dari suatu gerakan modern baru bukan saja untuk menuntut kebebasan politikyang lebih besar dari Belanda, melainkan juga memprotes tata krama dan etiket kaum elit masyarakatnya sendiri.

Dalam sebuah biogafi tentang Tirto Adhisoerjo, Pramoedya Ananta Toer[10] mendeskripsikan bagaimana para pelajar STOVIA, Sekolah Pelatihan Dokter-Dokter Pribumi, pada akhir abad kesembilan belas masih diwajibkan memakai kostum tradisional mereka yang terdiri dari pakaian gaya Jawa dengan kain batik sebagai bawahan. Memasuki abad ke-20 semua berubah ketika para pelajar STOVIA memakai pakaian jas putih dengan celana panjang putih serta berdasi dan benar-benar necis.

Berpakaian gaya Eropa, atau Belanda, merupakan tanda emansipasi dan tentangan terhadap Belanda beserta aturan-aturan berpakaian yang ingin mereka paksakan. Tidak semua orang setuju dengan kecenderungan baru mengadopsi pakaian modern, bahkan tidak dalam gerakan nasionalis, karena ini menyerahkan identitas diri sendiri kepada bangsa lain, meniru gaya hidup tuan tanah asing. R.M. Soetatmo Soeriokoesoemo menghimbau para nasionalis untuk kembali pada pakaian tradisional, ia berdalih bahwa orang Jawa memakai pakaian Eropa hanya akan diperlakukan lebih baik oleh orang Belanda dan menghindari cemoohan. Pria-pria Belanda hanya menghormati celana panjang dan bersikap sedikit lebih baik terhadap orang Jawa yang memakai celana panjang daripada terhadap saudara-saudara mereka yang masih memakai sarung.

Belanda bukan satu-satunya yang telah melakukan kejahatan dalam memaksa bangsa Indonesia untuk memilih pakaian Barat dan bersikap diskriminatif terhadap orang Indonesia yang berpakaian gaya Barat dibandingkan mereka yang memilih setia berpakaian tradisional. Orang-orang Indonesia juga bersalah atas perilaku yang sama. Dalam Kaoem Moeda 25 September 1917, Keok, seorang penulis tetap di surat kabar tersebut, mengisahkan bagaimana ia diperlakukan dengan tidak menyenangkan di gedung bioskop ketika memesan minuman dan makanan. Ketika dating dengan berpakaian “pribumi”, ia meminta segelas air jeruk kepada pelayan. Akan tetapi, si pelayan mengatakan bahwa dia terlalu sibuk dan melanjutkan melayani orang-orang Eropa. Ketika Keok mengunjungi gedung bioskop itu untuk kedua kalinya, kini dengan berpakaian Eropa, ia langsung dilayani. Ketika ia bertanya mengapa dulu ia tidak dilayani, si pelayan menjawab, hampir memberi kesan bahwa dengan mengganti pakaian maka seseorang juga berganti ras, bahwa dia menyangka Keok orang Jawa.[11] Dengan memakai pakaian Barat, Keok telah memasuki alam Eropa, ia menjadi tidak dapat dibedakan apakah ia orang Eropa asli atau Indo-Eropa, yang menurut hukum – namun tidak selalu secara sosial – memiliki status yang sama.[12]

Namun demikian, di dalam komunitas Islam yang sangat taat, kaum Muslim menjadi cemas tentang pemakaian celana, dasi dan gaya-gaya rambut baru. Keraguan juga muncul mengenai celana pendek yang dipakai oleh pramuka, yang memperlihatkan lutut, karena hukum Islam mengharuskan tubuh seseorang pria tertutup dari pusar hingga lutut. Dalam surat kabar Islam Bergerak yang dikaitkan dengan gerakan Islam berhaluan komunis, Haji Misbach seorang anggota Sarekat Islam Solo dan pemimpin redaksi Islam Bergerak berpakaian gaya Barat serba putih yang mengingatkan masyarakat pada pria Belanda.[13] Pakaian modern tentu saja tidak ditolak, bahkan disokong. Tekanan diletakkan pada kenyataan bahwa Islam tidak melarang pemakaian jas ataupun dasi, tidak pula melarang pengguntingan rambut menurut gaya Barat.[14]

Nasionalisme hanya setengahnya saja diterjemahkan ke dalam pakaian. Simbol nasionalisme tidak tertanam pada tipe pakaian khusus, tetapi pada tutup kepala yang disebut peci. Sukarno menyebut peci sebagai “ciri khas saya…simbol nasionalisme kami”.[15] Menurutnya, pertentangan antara elit berorientasi Barat yang baru, muda, serta agak egois, dan ideal-ideal tentang suatu barisan nasionalis yang menaruh perhatian utama pada keadaan rakyat, memainkan peran utama dalam mengangkat peci sebagai simbol nasionalisme. Sukarno menceritakan bahwa ia sendirilah yang menganugerahi peci dengan arti khusus. Ide tersebut diluncurkan pada suatu pertemuan Jong Java di Surabaya sebelum ia berangkat ke Bandung pada Juni 1921. Ketika itu ia masih sedih karena “diskusi panas antara pihak yang disebut cendikiawa, yang membenci kain penutup kepala yang dipakai oleh para pria Jawa sebagai pasangan sarung mereka, serta pitji yang dipakai para pengemudi betjak dan rakyat biasa lainnya.[16] Ia memutuskan bahwa memakai peci merupakan cara untuk menunjukkan solidaritasnya kepada rakyat biasa setelah melihat “rekan-rekan senegaranya yang congkak berbaris melintas di jalan dengan kepala rapi tanpa mengenakan tutup kepala. Dalam pertemuan Jong Java Sukarno berkata tentang peci hitam:

“Kita memerlukan sebuah simbol bagi kepribadian Indonesia. Topi jenis ini, sama dengan yang dipakai oleh para pekerja biasa bangsa Melayu, asli untuk rakyat kita… Marilah kita menegakkan kepala tinggi-tinggi mengemban topi sebagai simbol Indonesia Merdeka”.[17]

Benarlah kiranya bahwa pakaian mampu mengubah sebuah status seseorang yang memakainya walaupun secara mendalam tidak demikian. Pakaian juga dapat dipakai sebagai identitas nasionalisme dengan meniru apa yang dipakai oleh rakyat kecil tetapi pada umumnya pakaian gaya Eropa pada awal abad ke-20 diyakini oleh masyarakat elit Surakarta merupakan sebuah pintu gerbang modernitas.

Perubahan penggunaan pakaian dari tradisional kepada penggunaan pakaian gaya Eropa bagi kalangan masyarakat Surakarta pada awal abad ke-20 secara tidak langsung mengubah gaya hidup. Berpakaian gaya Eropa menunjukkan sebuah kemajuan, modernitas bagi seseorang yang memakainya. Ia memiliki status sosial yang tinggi karena dapat mengikuti gaya hidup bangsa Eropa. Terlebih kota Surakarta telah menjadi kota kosmopolitan pada pada awal abad ke-20 dengan tumbuhnya pembangunan pusat-pusat hiburan maupun pusat gaya hidup baru kaum modern.

Pengaruh gaya hidup Eropa yang ditiru oleh kaum pribumi tidak terlepas dari masyarakat kulit putih Eropa yang bermukim di kota Surakarta dengan membawa bentuk-bentuk kesenian kota, hiburan serta berbagai macam bentuk rekreasi yang bersifat modern. Bentuk-bentuk kesenian, hiburan atau rekreasi baru yang dibawa itu berhasil menjadi kecenderungan baru yang juga digemari dan disukai oleh masyarakat pribumi, terutama golongan menengah ke atas. Siklus kehidupan sehari-hari yang telah berubah karena disiplin waktu yang dituntut dalam pekerjaan-pekerjaan modern di kota-kota besar, ikut memicu terbentuknya minat yang baru terhadap bentuk-bentuk seni hiburan ataupun rekreasi yang sesuai kelonggaran waktu masyarakat perkotaan. Maka bentuk-bentuk kesenian atau hiburan agraris tradisional yang banyak menyita waktu dalam menikmatinya seperti wayang kulit, ketoprak, tari-tari klasik tradisional mulai mendapat pesaing baru yaitu kesenian atau hiburan modern kota yang bersifat popular, komersial dan dipertunjukkan dengan waktu singkat seperti film bioskop, musik modern, opera, sirkus, dan sebagainya.[18]

Ikatan-ikatan baru yang bersifat asosional di kalangan masyarakat elit kota-kota besar, melahirkan suatu bentuk organisasi social yang bersifat rekreatif dan informal yang menjadi mode jaman itu yaitu Societeit atau Soos. Societeit merupakan pusat pertemuan yang bersifat informal bagi kalangan elit Eropa atau elit pribumi yang banyak dimanfaatkan sebagai forum menjalin lobby, forum komunikasi, tempat rekreasi (pesta dansa atau minum-minuman keras) serta menikmati kesenian atau hiburan modern yang bersifat elistis dan eksklusif. Dalam societeit ini sering diselenggarakan pagelaran konser-konser musik klasik Barat, baik yang dimainkan oleh kelompok-kelompok simponi Eropa maupun korps musik keraton Surakarta.

Di Societeit Harmonie yang merupakan klub terbesar di Surakarta pada tanggal 4 Januari 1908 diselenggarakan konser dari Korps Musik Kepatihan dengan repertoire-repertoir komposisi musik klasik Barat. Pengunjung diberi kesempatan untuk berdansa dengan irama musik Waltz.[19] Kaum elit Eropa yang tinggal di Jawa khususnya kota Surakarta beserta keluarganya biasanya terdiri dari golongan terpelajar dan para profesional seperti dokter, insinyur, sarjana hukum, ilmuwan, administrator, ekonom dan lain sebagainya. Tingkat pendidikan dan penghasilan yang tinggi memungkinkan mereka mempunyai daya apresiasi yang tinggi pula terhadap ekspresi kesenian ataupun hiburan yang dikonsumsinya. Kalangan elit Eropa yang banyak mempengaruhi selera elit pribumi. Kemampuan ekonomi golongan elit Eropa telah memungkinkan mereka untuk memindahkan suasana lingkungan budaya borjuasi Eropa tempat asal mereka, ke dalam lingkungan baru di tanah jajahan Jawa. Maka pada masa itu dibangunlah infrastruktur yang mendukung kebutuhan hiburan seperti gedung teater, gedung opera, gedung bioskop, dan klub-klub ekslusif seperti societeit dan gedung billiard (kamar bola) dan juga hotel oleh pemerintah Hindia Belanda.

Sebuah novel karya Mas Marco Kartodikromo yang berjudul Student Hidjo dengan jelas menggambarkan bagaimana pengaruh gaya hidup Barat dilakukan oleh kaum pribumi. Hidjo tokoh dalam novel tersebut mengajak kekasihnya, Raden Ajeng Biroe, untuk pergi plesir (bersenang-senang) ke Taman Sriwedari. Hidjo memakai pakaian jas bukak, celana, dasi, dan sepatu baru sedangkan Raden Ajeng Biroe mengenakan baju sutra kuning, kain yang bagus, subang berlian, selop model baru dan tentunya berbicara dengan bahasa campuran antara bahasa Belanda dan Melayu sebagai bentuk dari jaman modern.[20]

Novel ini juga menggambarkan bagaimana suasana di Taman Sriwedari yang gemerlap dengan lampu-lampu listrik. Orang-orang yang akan memasuki pusat hiburan tersebut harus membayar karcis terlebih dahulu. Orang-orang yang berada di Taman Sriwedari sudah berkumpul sesuai selera masing-masing. Ada yang melihat wayang orang, ada yang melihat bioscoop dan ada yang duduk-duduk di restoran sambil omong-omongan satu dengan yang lain. Raden Ajeng Biroe mengajak Hidjo untuk menonton salah satu pertunjukan, ia berkata:

“Djo, mari melihat bioscoop atau wayang orang!” kata raden Ajeng sambil tangannya memegang tangan Hidjo.

“Nee, Lieve.” Kata Hidjo dengan suara yang tidak begitu keras… kita mencari restoran dan mengobrol di situ!”

Dialog-dialog tersebut menunjukkan bagaimana pakaian Eropa yang dipakai berkaitan erat dengan gaya hidup, rekreasi, penggunaan bahasa Belanda, dan yang lebih memperjelas adalah ketika bagian akhir dari novel ini menunjukkan bahwa akhirnya Hidjo, Raden Ajeng Biroe, dan pasangan masing-masing merayakan berkumpulnya mereka di sebuah taman di Solo, kota Kerajaan kuno di Jawa. Mereka berkeliling dengan mobil, mengklakson, minum lemonade dan menonton kongres bersejarah Sarekat Islam. [21]

Gaya hidup modern Barat juga banyak dilakukan oleh priyayi-priyayi Surakarta yang memiliki gedung societeit sendiri yaitu Gedung Abipraya. Gedung Abipraya merupakan pusat budaya priyayi, selain tempat pertemuan, gedung ini juga dipakai sebagai tempat pelelangan. Keluarga orang yang meninggal atau mereka yang akan berpindah tempat yang kebanyakan orang Belanda bias menjual harta mereka kepada umum melalui gedung Abipraya, dalam sebuah pelelangan umum yang dipimpin oleh seorang vendumeester Belanda.[22] Gedung ini juga tempat di mana musik Barat dan gamelan Jawa dimainkan. Pada saat pergelaran para priyayi diharuskan berpakaian resmi, yaitu baju sikepan, bebed, dan kuluk. Dalam peristiwa-peristiwa penghormatan terhadap raja yang diselenggarakan di gedung Abipraya selalu diikuti dengan pesta-pesta dengan tarian tayuban, minuman alkohol, musik orkestra, dan sebagai kelompok yang paling beruntung dalam masyarakat Surakarta, priyayi tentunya mampu mengkonsumsi berbagai hal yang disediakan oleh budaya kota yang berkembang itu, misalnya makanan mewah, bioskop, komidi stambul, sirkus, cerutu, dan lain-lain.

Gaya hidup lain yang menjadi keasyikan para priyayi terutama raja adalah olahraga berburu. Dengan adanya kebebasan pemilikan senjata api modern (tidak perlu ijin khusus) sehingga senjata api dijual di pasaran umum, maka kegiatan berburu di kalangan elit Eropa dan tentunya para priyayi semakin marak. Begitu bergengsinya olahraga berburu dengan senapan modern ini, sehingga Susuhunan Paku Buwana X seringkali melakukan berburu dengan membawa iringan yang besar dan megah, dan dengan mengenakan kostum model tentara kavaleri Belanda lengkap dengan topi panamanya.[23]

Hal lain adalah dengan adanya pembagian waktu dan kondisi dalam berpakaian maka gaya hidup masyarakat Surakarta diperkenalkan dengan acara jamuan makan malam yang mewah lengkap dengan penggunaan peralatan makan sendok, garpu, dan pisau. Jamuan makan malam ini biasanya dilakukan oleh istana kerajaan Kasunanan maupun Mangkunegaran dalam menyambut pajabat-pejabat penting pemerintah Hindia Belanda maupun sebaliknya ketika para pejabat pemerintah Hindia Belanda menyambut kunjungan para raja Surakarta. Seperti halnya jamuan makan malam yang dilakukan oleh istana Mangkunegaran untuk menghormati kedatangan Gubernur Jendral M.B. van der Jagt tahun 1930.

Gaya hidup priyayi yang penuh dengan hedonisme menimbulkan dampak buruk dengan timbulnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan priyayi, misalnya mengadu jago, berjudi, walau pemerintah Surakarta telah melarang semua itu bagi priyayi.[24] Kritikan mengenai tingkah laku yang buruk dari priyayi datang dari berbagai pihak. Mas Marco Kartodikromo melalui surat kabar Doenia Bergerak mengkritik tingkah laku ini.

“He’ toean-toean: boekankah telah oemoem segala bangsa apa sadja, baek jang kaja, baik jang miskin, hal berjoedi itoe dianggap kesenangan jang loemrah…

Tapi kan sering dengar, baek membatja di soerat kabar, baik dari kabar orang, banjak joega bangsa kapitalisten jang jatoeh miskin lantaran diserang penjakit berjordi itoe.”[25]

Dalam majalah Pemimpin sebuah majalah milik Perserikatan Prijaji Binnenlandsche Bestuur juga mengharapkan agar tingkah laku para priyayi menjaga perilaku yang baik agar rakyat tetap mendukung mereka. Alam kebudayaan modern yang penuh dengan persaingan dalam berbagai hal diharapkan tidak membuat para priyayi bestuursambtenaar bumiputra tidak mabuk jabatan dan kekuasaan dan harus tetap memperhatikan rakyat.[26]

Pengaruh-pengaruh Eropa dalam gaya hidup telah membawa masyarakat kota Surakarta mengalihkan perhatian tentang rekreasi yang tadinya bersifat mistik dengan pagelaran wayang, tarian sakral, pada awal abad ke-20 beralih kepada rekreasi yang bersifat modern, populer yang menumbuhkan simbol dan status baru sebagai manusia modern. Manusia modern dalam pikiran masyarakat Surakarta awal abad ke-20 adalah sesorang dengan pakaian gaya Eropa, terlibat dalam klub-klub rekreasi, bergaya hidup Eropa dan tentunya hal ini adalah sebuah hal yang dituju oleh masyarakat pada saat itu. Begitu besarnya pengaruh perkembangan pakaian di kota Surakarta sehingga mampu mempengaruhi gaya hidup masyarakat Surakarta pada awal abad ke-20.

 


[1] Kees van Dijk, “Sarung, Jubah dan Celana: Penampilan Sebagai Sarana Pembedaan dan Diskriminasi”, dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 66.

[2] Ibid., hal. 67.

[3] Lihat, Naskah No. 7 mengenai undang-undang tentang larangan pemakaian busana tertentu bagi keluarga raja, pejabat kerajaan dan rakyat kecil di wilayah Keraton Kasunanan Surakarta. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Susuhunan Pakubuwana IV (1788-1820), dalam S. Margana, Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1788-1880, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 289-292.

[4] Darmo Konda, 29 Maret 1906. Koleksi Perpusnas RI.

[5] Darmo Konda, 20 Juni 1907. Koleksi Perpusnas RI.

[6] Untuk upacara-upacara Keraton Surakarta, Mangkunegaran biasanya berpakaian seragam militer Belanda, dengan demikian, menghindari implikasi-implikasi yang tidak enak dari statusnya yang lebih rendah itu.

[7] John Pemberton, Jawa: On Subject Of “Java”, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003), hal. 151-152.

[8] Lihat Bedjo Riyanto, Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 1870-1915, (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hal. 194-196.

[9] Doenia Bergerak, 28 Maret 1914. Koleksi Perpusnas RI.

[10] Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula, (Jakarta: Hasta Mitra, 1988), hal. 32.

[11] Kaoem Moeda, 25 September 1917. Koleksi Perpusnas RI.

[12] Kees van Dijk, Loc. Cit., hal. 93-94.

[13]Takashi Shirashi, Zaman Bergerak, Radikalisasi Rakyat di Jawa 1912-1926, (Jakarta: Grafiti Press, 1997), hal. 165.

[14] Islam Bergerak, 20 September 1918. Koleksi Perpusnas RI.

[15] Cindy Adams, Sukarno: An Autobiography as Told to Cindy Adams, (Jakarta: Gunung Agung, 1966), hal. 51.

[16] Ibid.

[17] Ibid., hal. 52.

[18] Bedjo Riyanto, Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 1870-1915, (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hal. 194-195.

[19] Ibid. lihat juga pada iklan surat kabar De Nieuwe Vorstenlanden tanggal 3 Januari 1908. Koleksi Perpusnas RI.

[20] Mas Marco Kartodikromo, Student Hidjo, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), hal. 11-12.

[21] Ibid., hal. 132-139.

[22] Kuntowijoyo, Raja, Priyayi dan Kawula: Suarakarta, 1900-1915, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hal. 56.

[23] John Pemberton, loc.cit.

[24] Ibid., hal. 63.

[25] Doenia Bergerak, loc. cit.

[26] Pemimpin, Januari 1937. Koleksi Monumen Pers Nasional Surakarta.

One comment on “Pakaian, Politik dan Gaya Hidup Masyarakat Surakarta Masa Kolonial

  1. Ping-balik: Pakaian, Politik dan Gaya Hidup Masyarakat Surakarta Masa Kolonial | BALTYRA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s