ETNIK TIONGHOA DI SURAKARTA

Etnik Tionghoa di Surakarta

Tulisan ini mungkin bukan sebuah tulisan tentang masyarakat Tionghoa di Surakarta yang komprehensif tetapi sekedar catatan kecil pengetahuan dari keberagaman masyarakat yang tinggal di Surakarta. Dan banyak serpihan-serpihan sejarah masyarakat Tionghoa di Surakarta dalam tulisan ini yang masih tercecer diluar belum terangkum menjadi satu. Tetapi itu menjadi bagian dari kita untuk terus mencoba melengkapi hingga menjadi rangkaian mozaik yang utuh dari keunikan masyarakat yang tinggal di Surakarta sehingga dapat menjadi pemahaman kita akan kehidupan yang beragam.

A.     Kedatangan Etnik Tionghoa di Surakarta

Etnik Tionghoa telah memasuki wilayah Indonesia sejak jaman kerajaan-kerajaan nusantara berdiri. Kedatangan etnik Tionghoa ini sebagian besar dikarenakan hubungan ekonomi yaitu perdagangan. Jalur perdagangan nusantara telah menjadikan pertemuan antara etnik Tionghoa dengan masyarakat Indonesia yang menghasilkan hubungan perdagangan bahkan sampai kepada hubungan sosial, politik dan budaya. Tetapi, perdagangan memainkan peranan terpenting dalam masuknya etnik Tionghoa ke wilayah kepulauan nusantara. Melalui perdagangan ini pula etnik Tionghoa mulai menetap di kota-kota yang mereka singgahi dan terkadang kontak sosial yang dilakukan dengan penduduk lokal menjadi perkawinan sehingga etnik Tionghoa menetap secara permanen di kota-kota tersebut. Perkawinan ini menghasilkan keturunan yang telah bercampur dengan penduduk lokal sehingga dalam perjalanan waktu di Indonesia terjadi istilah penyebutan bagi etnik Tionghoa asli dengan keturunan. Etnik Tionghoa asli disebut sebagai totok dan keturunan disebut sebagai Tionghoa keturunan atau peranakan.

Gelombang besar pertama bangsa Tionghoa datang ke Indonesia sekitar abad ke-16, tujuan mereka adalah untuk berdagang. Selanjutnya gelombang kedua terjadi pada abad ke-17. Sebab kedatangan mereka ke Indonesia karena terjadi perang, kekacauan, kelaparan di tanah air mereka. Mereka datang bersamaan dengan munculnya bangsa Eropa (Belanda dan Portugis) ke Indonesia. Gelombang ke tiga terjadi pada abad ke-19 tepatnya tahun 1911 karena adanya kemelut di negeri Tionghoa. Migrasi gelombang ke tiga inilah yang kemudian dikenal sebagai Tionghoa Totok atau Singkek. Mereka datang ke Indonesia membawa serta keluarganya. Mereka datang dari propinsi-propinsi di wilayah Tionghoa Selatan seperti Hakka, Kanton, Kwantung. Kelompok ini lebih memelihara kedekatan kultural dengan tanah leluhurnya dan tetap menganggap dirinya sebagai warga negara Tionghoa. Sedang pada migrasi gelombang pertama dan kedua yang datang hanya golongan pria, mereka kemudian menikah dengan wanita pribumi hingga kemudian memunculkan ras baru yaitu ras campuran atau lebih dikenal dengan peranakan.[1]

Mona Lohanda menjelaskan mengenai kedatangan para imigran Tionghoa ke Indonesia yaitu imigran Tionghoa pertama berasal dari Hokkien di propinsi Fukien, Tionghoa Selatan dan mendarat di Jawa melalui pelabuhan kota Amoy Philipina. Mereka berbicara dengan dialek Hokkien dan semakin lama bahasa, kebiasaan, dan tradisi budaya mereka bercampur dengan tradisi lokal. Hal ini terlihat dalam bahasa Betawi terutama dalam penyebutan makanan, dan aspek dari budaya Hokkien dapat dikenali dalam budaya peranakan di Jawa.[2]

Imigran Tionghoa lain datang dari propinsi Kwantung, disebut Hakka, dari Kanton, disebut Punti, Hoklo dari Swatow, Haifoeng dari kepulauan Hainan disebut Hai-lam dan dari Formosa. Imigran Tionghoa yang berasal dari Hokkien banyak menempati wilayah Jawa, sedangkan yang berasal dari Kwantung mendarat dan hidup di daerah Kalimantan dan Sumatra sebagai kuli perkebunan. Imigran dari Kanton yang disebut Punti menetap di Batavia sebagai pembuat barang furniture.[3]

Sebelum bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda datang ke Nusantara dan menguasai Batavia,[4] dalam perdagangan dengan Kesultanan Banten bangsa Eropa harus melalui perantara yang berasal dari etnik Tionghoa. Jan Pieterszoon Coen yang diutus oleh Gubernur Jenderal VOC Pieter Both pada tahun 1611 untuk membeli rempah-rempah dari Kesultanan Banten harus berurusan dengan seorang pedagang Tionghoa kepercayaan Sultan Banten yang bernama Souw Beng Kong (Bencon).[5]

Souw Beng Kong menjadi Kapitan Tionghoa pertama di Batavia setelah kota ini berhasil direbut oleh VOC pada tahun 1619. Melalui tenaga-tenaga kerja Tionghoa ini, kota Batavia dibangun menjadi bandar yang ramai menggantikan kedudukan Banten sebagai pelabuhan dagang di barat pulau Jawa.[6] Melalui orang-orang Tionghoa pula pembangunan kanal di Batavia dilaksanakan. Kanal tersebut membelah daerah Molenvliet dan disambungkan dengan sungai Ciliwung dengan membelah daerah Noordwijk dan Rijswijk untuk menghindari banjir yang selalu menimpa kota Batavia. Peranan yang sangat besar masyarakat Tionghoa dalam membangun Batavia disebutkan oleh seorang pedagang Eropa, Francois Valentijn, yang mengatakan bahwa jika tidak ada masyarakat Cina, Batavia menjadi kota mati.[7]

Masyarakat Tionghoa yang berada di luar tembok kota Batavia mengembangkan perkebunan tebu dan industri terutama industri gula. Penggilingan dilakukan dengan teknologi sederhana. Industri gula ini akhirnya mengalami kemunduran dan dipindahkan ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kerjasama antara VOC dan masyarakat Tionghoa tidak bertahan lama, hal ini disebabkan kerusuhan yang melanda kota Batavia yang dilakukan oleh kemunduran industri gula dan menurunnya harga gula dipasaran Eropa. Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran, tidak terkontrolnya masyarakat Cina di wilayah Ommelanden[8] sehingga terjadi perbanditan dan aktivitas ilegal yang dilakukan masyarakat Cina.  Hal ini membuat pemerintah Hindia (Raad van Indie) akan mendeportasi masyarakat Cina ke Ceylon. Akibatnya masyarakat Cina melakukan pemberontakan dan terjadilah kerusuhan dan pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat Cina di Batavia pada tahun 1740.[9]

Kerusuhan dan pembantaian masyarakat Cina ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu pengangguran, tutupnya industri gula, meningkat pesatnya jumlah penduduk Cina, tindakan kriminal dan tidak berfungsinya tugas yang dijalankan Kapitan Cina untuk mengontrol masyarakat Cina sendiri. Laporan Vermeulen sendiri mengatakan bahwa peristiwa pembantaian terhadap orang-orang Cina di Batavia merupakan dampak dari adanya kekurangan bahan makanan terutama beras. Hal tersebut karena para pedagang beras dan kebutuhan pokok lainnya sebagian besar orang Cina. Mereka banyak yang meninggal bahkan meninggalkan kota karena ketakutan. Beberapa kebutuhan hidup tidak dapat mereka dapatkan sehingga mengakibatkan harga-harga meningkat secara tajam.[10]

Kedatangan bangsa Tionghoa di Surakarta sendiri berawal dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Batavia. Masyarakat Tionghoa banyak yang melarikan diri terutama ke Kartasura dimana pada saat itu merupakan pusat kerajaan. Sunan Paku Buwana II yang saat itu berkuasa terbuka bagi kehadiran orang-orang Cina ke dalam wilayahnya. Paku Buwana II menggunakan kesempatan baik ini untuk memanfaatkan orang Cina menjadi satu kekuatan tambahan melawan VOC. Walaupun kemudian orang Cina sendiri berbalik melawan dan menentang Sunan.[11] Inilah latar belakang masuknya orang-orang Cina ke dalam wilayah Surakarta.

B.     Dinamika Sosial Etnik Tionghoa di Surakarta

Setelah pemerintahan VOC digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda wilayah kerajaan Surakarta disebut sebagai Vorstenlanden. Kerajaan Surakarta menjadi sebuah daerah semi otonom di bawah kekuasaan kolonial Belanda dan diawasi oleh Gubernur Jendral.[12] Wilayah Surakarta terletak di kawasan yang strategis ditunjang dengan berbagai kemajuan dalam komunikasi, transportasi, prasarana, sarana, seperti pasar sebagai aktivitas perdagangan,[13] pembentukan pemerintahan tingkat desa dan pemberian otonomi lokal menuju perkembangan kota.

Hingga Indonesia merdeka, kota Surakarta menjadi sebuah kota yang memiliki dinamika kehidupan yang dinamis. Dengan fasilitas prasarana dan sarana yang telah terbangun sejak jaman kolonial Belanda hingga saat ini kota Surakarta tetap menjadi pusat perdagangan, pariwisata dan budaya. Sebagai kota yang berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda pemukiman penduduk kota Surakarta diatur pula oleh pemerintah kolonial. Pemukiman ini hingga saat ini masih bertahan. Pemukiman masyarakat kota Surakarta pada masa kolonial Belanda diatur sesuai bangsa-bangsa yang tinggal di Surakarta. Masyarakat pribumi tinggal di kawasan pedesaan-pedesaan di Surakarta, sedangkan orang-orang Belanda, Cina, Arab tinggal di tengah-tengah kota. Orang-orang Belanda tinggal di sekitar benteng Vastenburg sebelah utara alun-alun utara.

1.     Pemukiman dan Populasi Etnik Tionghoa di Surakarta

Pemukiman masyarakat Tionghoa terletak di utara Sungai Pepe sekitar Pasar Besar ke timur di Ketandhan hingga Limalasan, ke utara samapai di Balong, ke sebelah utara menuju Warungpelem. Sedangkan pemukiman masyarakat Arab terletak di Pasar Kliwon dan Kedung Lumbu. Pemisahan ini menunjukan adanya sebuah politik segregasi yang diciptakan oleh pemerintah kolonial sebagai kontrol atas kekuasaan politiknya. Hingga saat ini pemukiman-pemukiman tersebut masih bertahan walaupun telah terjadi persebaran penduduk ke wilayah-wilayah lain di Surakarta. Sebagian besar etnik Tionghoa di Surakarta tinggal di kota, pada umumnya tempat tinggal mereka merupakan deretan rumah yang berhadap-hadapan di sepanjang jalan utama. Deretan rumah-rumah tersebut merupakan rumah-rumah petak di bawah satu atap dan tidak memiliki pekarangan. Bentuk rumah diperkampungan etnik Tionghoa juga dapat terlihat dengan jelas karena memiliki ciri-ciri yang khas yaitu pada ujung atapnya selalu lancip dan ada ukiran-ukiran yang berbentuk naga. Perumahan semacam ini nampak di daerah Pasar Legi, Pasar Gedhe dan daerah Secoyudan.[14]

Kehidupan diperkampungan Tionghoa ini banyak dilakukan kegiatan-kegiatan tradisi etnik Tionghoa yang berasal dari negeri leluhurnya. Diruang tamu selalu terdapat altar untuk memuja para leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Dan di setiap tahun baru selalu diadakan perayaan-perayaan yang menampilkan kesenian-kesenian dari tanah leluhur mereka.[15] Ciri khas dari perkampungan etnik Tionghoa adalah perkampungan ini dikepalai oleh seorang etnik Tionghoa yang diberi pangkat Mayor pada masa kolonial Belanda dan biasa disebut Babah Mayor.[16]

Pemukiman Tionghoa di wilayah Surakarta maupun wilayah lain di Indonesia menurut Werner Rutz ada melalui lima tahap perkembangan yaitu pertama pemukiman-pemukiman tua yang lebih banyak dibentuk oleh pengaruh Hindu India. Dikatakan:

“This was predetermined arrangement of the ruler’s seat, the place of worship and the central meeting place around a central crossroads which was located following the main points of the compass”.

(bahwa pemukiman telah disusun oleh penguasa, tempat pemujaan dan tempat pusat pertemuan berada disekitar jalan utama dimana terletak mengikuti arah mata angin).[17]

Kedua, tradisi asli pemukiman pre-Hindu Malayan yang disebut kampung. Ketiga perkembangan struktur pemukiman ditandai dengan masuknya pendatang-pendatang dari daratan Cina ke Asia Tenggara yang umumnya bertujuan dagang. Keempat adalah tahap perkembangan struktur pemukiman modern yang dibangun oleh orang Eropa sekitar abad ke-17 seiring dengan masuknya Portugis, Spanyol, dan Belanda. Tahap terakhir adalah terbentuknya berbagai pemukiman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang menampilkan sosok pengaruh industrialisasi Eropa. Dari kelima tahapan ini, tahap ketiga samapai kelima akan berkaitan langsung dengan perkembangan pemukiman masyarakat Cina.[18]

Pemukiman etnik Tionghoa di Surakarta terbentuk akibat aktivitas perdagangan dengan berbagai elemen penting yang terdapat di pemukiman tersebut. Elemen penting dalam pemukiman etnik Tionghoa adalah adanya Klenteng sebagai pengikat dan penyatuan elemen masyarakat etnik Tionghoa yang terdiri dari kelas pedagang, kelompok fungsional dan masyarakat biasa. Di Surakarta Klenteng yang biasa digunakan oleh masyarakat Tionghoa adalah Klenteng Tien Kok Sie di Pasar Gede yang berdiri  pada tahun 1745 sebagai pemujaan kepada Dewi Kwam Im dan klenteng ini bersifat budhis walaupun ada beberapa altar yang digunakan untuk pemujaan agama lain.

Elemen penting lain adalah pasar dan pelabuhan (public harbour area) tetapi untuk masyarakat Tionghoa yang berada di Surakarta, pelabuhan bukan sebuah elemen karena kota Surakarta bukan kota pelabuhan. Jalan raya merupakan elemen penting untuk menghubungkan aktivitas bisnis mereka.[19] Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

 Gambar Elemen-elemen utama dalam pemukiman etnik Tionghoa di   Surakarta.

 

Elemen-elemen ini jelas terlihat dalam setiap model pemukiman masyarakat Tionghoa terutama di Surakarta. Aktivitas sosial antar etnik Tionghoa dilakukan di Klenteng sebagai elemen pengikat etnikitas. Pasar sebagai aktivitas sosial dan ekonomi dengan penduduk lokal, sedangkan akses atau orientasi serta jalan adalah penunjang bagi akrivitas ekonomi masyarakat Tionghoa di Surakarta. Letak pemukiman yang strategis sepanjang jalan utama kota Surakarta dan dekat dengan pasar menyebabkan aktivitas ekonomi etnik Tionghoa menjadi maju.

Pemukiman masyarakat Tionghoa sendiri di kota Surakarta semenjak masa kemerdekaan telah tersebar dan tidak terpusat hanya di wilayah dekat dengan pasar saja tetapi telah masuk ke pelosok-pelosok di setiap Kecamatan di kota Surakarta. Hal ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1.  Penduduk Warga Negara Republik Indonesia (WNI) Keturunan Tionghoa Diperinci Per Kecamatan

No.

Kecamatan

1991

1992

1993

1996

2000

1

Laweyan

1.833

1.747

1.764

1.715

1.161

2

Serengan

4.483

4.608

4.517

4.612

2.689

3

Ps. Kliwon

2.235

2.255

2.282

2.529

1.925

4

Jebres

9.015

8.918

8.499

8.765

6.875

5

Banjarsari

7.389

7.086

6.997

6.497

4.944

Jumlah

24.955

24.614

24.059

23.610

17.549

Sumber: Kantor Pusat Statistik Kotamadya Surakarta.[20]

Tabel di atas menunjukan bahwa persebaran masyarakat Tionghoa telah merata dan tidak terpusat pada satu wilayah. Hal ini berbeda pada masa kolonial dimana masyarakat Tionghoa terpusat disebuah wilayah yang mudah diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa masyarakat Tionghoa lebih besar berada di wilayah Kecamatan Jebres dan Banjarsari yang merupakan wilayah yang strategis karena memiliki akses jalan utama yang menghubungkan kota Surakarta dengan wilayah lain di Karesidenan Surakarta, dan sentra ekonomi berupa pasar yaitu pasar Ledok Sari dan Pasar Legi sehingga sangat cocok dengan mata pencaharian masyarakat Tionghoa sebagai pedagang.

Jumlah masyarakat Tionghoa ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan dalam jumlahnya, hal ini disebabkan oleh politik yang dijalankan oleh Orde Baru melalui politik pembauran antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Sehingga hasil sensus menunjukan bahwa terjadi penurunan terhadap nmasyarakat Tionghoa peranakan. Bila dibandingkan dengan tahun 1966, masyarakat Tionghoa yang memiliki nama Tionghoa mencapai jumlah 20219 penduduk yang tersebar di lima Kecamatan Kota Surakarta.

Tabel 2. Jumlah Penduduk yang Memakai Nama Tionghoa dalam Wilayah Kotamadya Surakarta (berdasarkan Sensus Lokal  bulan Nopember 1966)

No.

Kecamatan

Jumlah

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

1.

Serengan

1673

1714

3387

2.

Pasar Kliwon

966

1000

1966

3.

Laweyan

694

731

1425

4.

Jebres

4012

4251

8263

5.

Banjarsari

2506

2672

5178

Jumlah

9851

10368

20219

Sumber: Badan Statistik Surakarta.

Artinya bahwa bila pemakaian nama Tionghoa hingga masa Orde Baru tetap diperbolehkan maka kemungkinan besar jumlah masyarakat Tionghoa melebihi jumlah 17549 pada tahun 2000. Pemerintah Orde baru memang mengeluarkan peraturan yang melarang pemakaian nama Tionghoa di segala hal. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 tahun 1967 tentang Kebidjaksanaan Pokok Jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa:“… terhadap warga negara Indonesia keturunan asing jang masih memakai nama Tjina diandjurkan mengganti nama-namanja dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan jang berlaku”.[21]

Penurunan jumlah penduduk Tionghoa juga disebabkan oleh berbagai peristiwa pada masa reformasi tahun 1998. Kota Surakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia dilanda kerusuhan anti Cina yang menelan korban cukup besar dikalangan masyarakat Tionghoa, sehingga banyak masyarakat Tionghoa yang keluar dari kota Surakarta untuk menyelamatkan diri.[22] Peristiwa kerusuhan anti Cina di kota Surakarta tercatat telah sering terjadi dari masa kolonial Belanda hingga tumbangnya Orde Baru.[23] Hal ini kemungkinan besar menjadi penyebab menurunnya jumlah masyarakat Tionghoa pasca tumbangnya Orde baru.

Jumlah masyarakat Tionghoa bila dibandingkan dengan masyarakat Arab yang berada di kota Surakarta menunjukan kuantitas yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.  Penduduk Kota Surakarta Menurut Wilayah Administrasi dan Suku Bangsa tahun 2000[24]

Kecamatan

Tionghoa

Arab

Laweyan

1161

77

Serengan

2689

145

Pasar Kliwon

1925

3615

Jebres

6875

0

Banjarsari

4944

37

Sumber: Publikasi Sensus 2000, BPS Surakarta.

Penyebaran penduduknya Tionghoa juga lebih merata dibandingkan dengan masyarakat Arab. Masyarakat Arab hanya terkonsentrasi pada Kecamatan Laweyan yang menjadi pusat pemukiman sejak jaman kolonial Belanda. Dengan penyebaran yang merata tidak dapat dipungkiri masyarakat Tionghoa menjadi elemen penting bagi kota Surakarta dalam menjalankan roda perekonomian kota. Hal lain adalah dengan perkembangan kota Surakarta dan dibangunnya pusat-pusat pemukiman modern berupa perumahan dan pusat perekonomian baru terjadi arus perpindahan dan penyebaran masyarakat Tionghoa yang lebih merata terutama ke daerah pinggiran kota seperti Solo baru, perumahan Fajar Indah, dan lain sebagainya.

2.     Kondisi Sosial Etnik Tionghoa di Surakarta

Sejak masa kolonial Belanda kehidupan sosial masyarakat Tionghoa di Surakarta mengalami berbagai dinamika. Pada masa kolonial Belanda selain memiliki hak istimewa sebagai perantara perdagangan dari bumiputra kepada pedagang bangsa Eropa, masyarakat Tionghoa juga mengalami berbagai benturan, konflik bahkan diskriminasi dari penguasa kolonial. Konflik antara masyarakat Tionghoa dengan pribumi Indonesia banyak disebabkan oleh politik adu domba kolonial Belanda maupun persaingan dalam bidang ekonomi. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap aktivitas masyarakat Tionghoa dengan berbagai peraturan. Pengawasan terhadap segala aktivitas masyarakat Tionghoa dilakukan dengan sentralisasi pemukiman, pemberlakuan surat jalan (passenstelsel) sebagai bentuk pencegahan terhadap perkembangan masyarakat Tionghoa. Untuk wilayah Surakarta dan Yogyakarta dimuat dalam Staatblad 1891 No. 214 berupa peraturan pemerintah dari Gubernur Jendral tanggal 2 Oktober 1891 yang berbunyi, “kepala wilayah dan pemerintah setempat tidak berkenan memberikan surat jalan (reispassen) bagi orang Cina di Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta tanpa ijin terlebih dahulu dari residen di mana mereka tinggal”.[25] Pemberlakuan surat jalan bertujuan untuk menghambat perkembangan masyarakat Tionghoa secara kuantitatif dan juga sebagai cara untuk menghindarkan terjadinya kontak sosial antara masyarakat Tionghoa dengan pribumi secara intensif.

Tahun 1909 pemerintah Kerajaan Tiongkok mengeluarkan Undang-undang Kebangsaan yang menyatakan bahwa seluruh orang keturunan Tionghoa atau setiap anak yang sah maupun tidak sah dengan seorang ayah Tionghoa (atau seorang ibu Tionghoa apabila ayahnya tidak diketahui) adalah berkebangsaan Tiongkok (azas jus sanguinus). Undang-undang Kerajaan Tiongkok ini membuat pemerintah kolonial Belanda juga mengambil keputusan yang sama yaitu untuk menandinginya, pada tanggal 10 Februari 1910, pemerintah Kerajaan Belanda mengumumkan berlakunya Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap (WNO) atau Undang-undang tentang Kawula Belanda (Ned.Stbl. No.55). WNO menyatakan bahwa seluruh orang Tionghoa yang telah menjadi keturunan kedua yang lahir di Hindia Belanda adalah kawula Belanda ( azas jus soli).[26] Akibatnya timbul masalah dwi-kewarganegaraan, karena kedua pemerintah tersebut mengklaim bahwa seluruh orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda menjadi warganya. Masalah dwi-kewarganegaraan ini terus berlanjut sampai ditanda-tanganinya Perjanjian Dwi-kewarganegaraan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1955.

Selain itu pada tahun 1907, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan orang Tionghoa mengajukan permohonan untuk memperoleh persamaan status hukum dengan golongan Eropa (gelijkstelling). Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status Eropa tersebut antara lain, fasih berbahasa Belanda, mempunyai kekayaan yang cukup dan harus mengikuti wajib militer. Di samping itu pemohon harus dengan tegas menyatakan secara tertulis bahwa ia sudah tidak cocok lagi hidup di kalangan masyrakat Tionghoa.[27]

Sehingga antara masyarakat Tionghoa dan pribumi terjadi jurang pemisah dan kecurigaan-kecurigaan yang berdampak kepada gesekan-gesekan sosial bahkan konflik sosial. Peristiwa konflik sosial besar di Surakarta terjadi pada masa awal abad ke 20 yang disebabkan oleh persaingan dagang.[28] Diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa terus berlanjut hingga masa kemerdekaan dan bahkan konflik yang terjadi bertambah besar.

Pada masa Orde Lama masalah kewarganegaraan masyarakat Tionghoa dapat diselesaikan oleh pemerintahan presiden Soekarno melalui perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina pada tahun 1955. Tetapi masalah diskriminasi tetap terjadi pada masyarakat Tionghoa pada masa Orde Lama ini antara lain adalah adanya program “Benteng Importir”, peraturan pembatasan perusahaan angkutan dan pergudangan (ekspedisi dan veem), peraturan pembatasan penggilingan padi (huller) dan “Gerakan Assat” yang mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10.[29]

Pasca kegagalan pemberontakan G 30 S, banyak masyarakat Tionghoa yang dituduh terlibat dalam peristiwa tersebut. Akibatnya adalah pemerintah Orde Baru mengeluarkan berbagai kebijakan yang merugikan bahkan membuat kehidupan masyarakat Tionghoa menjadi kelam. Kehidupan masyarakat Tionghoa menjadi masyarakat yang terdiskriminasi secara total dalam bidang sosial. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan melalui Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Dalam Inpres No. 14 tahun 1967 disebutkan bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar.[30]

Dibatasinya pembangunan klenteng sebagai tempat ibadah umat Khonghucu dan penyebaran agama Khonghucu yaitu dengan cara tidak diberikannya izin untuk memperoleh hak atas tanah untuk pembangunan klenteng dan atau perluasan klenteng lama, dilarangnya menggunakan tempat, bangunan, ruang dari suatu bangunan untuk klenteng serta pelarangan merehabilitasi bangunan klenteng lama.[31] Pelarangan ini tidak hanya dalam bidang agama tetapi pemerintah orde baru juga mengeluarkan pelarangan dalam bidang hukum perkawinan, pendidikan, dan kewarganegaraan bagi masyarakat Tionghoa.[32] Kebijakan pemerintah Orde Baru yang lebih besar adalah proses asimilasi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tionghoa. Dalam konteks asimilasi masyarakat Tionghoa yang minoritas harus menyesuaikan diri dan menerima standar-standar budaya masyarakat dominan Orde Baru serta berintegrasi dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang lebih luas. Bahkan pemerintah Orde Baru mengharuskan masyarakat Tionghoa kehilangan keunikannya dan harus menyerupai masyarakat Indonesia.[33]

Walaupun Orde Baru telah tumbang tetapi kebebasan masyarakat Tionghoa masih belum sepenuhnya didapatkan. Pemerintahan yang baru belum secara total menghapuskan diskriminasi-diskriminasi yang masih melekat dikalangan masyarakat Tionghoa.

C. Tumbuhnya Organisasi Sosial Masyarakat Etnik Tionghoa di Surakarta

Perjalanan masyarakat Tionghoa yang cukup lama dengan berbagai diskriminasi yang didapatkannya di Indonesia memunculkan gerakan-gerakan solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Bentuk-bentuk solidaritas masyarakat Tionghoa ini terwadahi dalam sebuah organisasi sebagai alat perjuangannya. Organisasi-organisasi yang dibentuk masyarakat Tionghoa di Indonesia telah berdiri sejak jaman kolonial Belanda dan ada pula yang didirikan pasca kemerdekaan Indonesia. Organisasi masyarakat Tionghoa pun beraneka ragam dari yang bersifat kedaerahan seperti Hoo Hap, Sin Cung (PerHakkas), maupun Fu Qing,[34]  profesionalitas, keagamaan, hingga politik.

1. Organisasi Keagamaan Masyarakat Tionghoa di Surakarta.

Organisasi modern masyarakat Tionghoa pertama yang berdiri di Indonesia adalah Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK) – Rumah Perkumpulan Tionghoa – didirikan pada tahun 1900 oleh beberapa tokoh peranakan Tionghoa di Batavia (Jakarta). Tujuan utama para pendirinya adalah mendorong orang Tionghoa yang bermukim di kawasan Hindia Belanda untuk mengenal identitas-nya. Mereka menginginkan masyarakat Tionghoa yang sudah bergenerasi hidup di Hindia Belanda mengenal kebudayaan Tionghoa sehingga mereka bisa bersatu sebagai satu kelompok masyarakat yang dihormati oleh penjajah Belanda. Proses pengenalan kebudayaan atau pencarian identitas yang ditempuh oleh para pendiri THHK adalah penyebarluasan ajaran Khong Hu Cu, ajaran atau “agama” yang dijunjung oleh masyarakat Tionghoa baik di dalam maupun di luar Tiongkok pada waktu itu.[35] Menurut tafsiran pemuka THHK, hanya dengan mempelajari bahasa Tionghoa, orang Tionghoa baru bisa benar-benar mengerti ajaran Khonghucu.[36] Maka gerakan organisasi THHK adalah bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah THHK di kota-kota besar Indonesia Bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Kuo Yu – Mandarin. Guru-guru lulusan Tiongkok dan berbagai tempat lainnya di “import” untuk mengajar dengan program pendidikan modern yang secara keseluruhan bersandar pada apa yang berkembang di Tiongkok. Melalui program ini, ajaran Khong Hu Cu disebar luaskan pula.

Usaha semacam ini tentunya disambut oleh masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda, baik mereka yang berasal dari kelompok peranakan (yang sudah bergenerasi di Hindia Belanda) maupun yang berasal dari kelompok totok (yang lahir di Tiongkok). Sekolah-sekolah THHK berkembang pesat dan jumlah elajarnya meningkat dengan hebat. Karena bahan-bahan pelajaran diambil dari Tiongkok, masyarakat Tionghoa yang berhubungan dengan THHK,termasuk generasi mudanya, terdorong untuk berkiblat ke Tiongkok dan mengenal, bahkan mendukung, nasionalisme Tiongkok.

Perkembangan yang sangat mempengaruhi jalan berpikir masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda ini mengkhawatirkan pemerintahan Belanda. Inilah yang menyebabkan mereka membuka sekolah-sekolah Belanda khusus untuk masyarakat Tionghoa pada awal abad ke 20. Tujuannya adalah menarik sebanyak mungkin siswa Tionghoa supaya pengaruh nasionalisme Tiongkok bisa berkurang.

Pengaruh THHK dalam kalangan peranakan Tionghoa berangsur berkurang pada tahun 1930-an, karena program pendidikannya dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tionghoa di zaman penjajahan. Pengaruh dan perannya boleh dikatakan hilang setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945.

Organisasi keagamaan Khonghucu di Surakarta pertama kali berdiri pada tahun 1918 dengan nama Khong Kauw Hwee Sala yang mendapatkan ijin dari pemerintah kolonial Belanda walaupun sebelumnya telah dilakukan ceramah-ceramah mengenai ajaran Khonghucu oleh beberapa tokoh Khonghucu yang berada di Sala.[37] Pada saat berdirinya perkumpulan ini merupakan organisasi yang memiliki anggota yang tidak terlalu besar, tetapi para anggotanya berusaha menjalankan ajaran Khonghucu dalam kehidupan sehari-hari.[38] Bila pada awal-awal perkembangannya Khong Kauw Hwee banyak mengadakan kegiatan organisasi di Klenteng terutama Klenteng Tien Kok Sie dalam membicarakan kemajuan organisasi maka tahun-tahun berikutnya organisasi ini telah memiliki kesekretariatan di daerah Jagalan dengan membeli rumah yang kemudian dipugar kembali.[39] Kesekretariatan ini selain menjadi tempat pembicaraan organisasi juga menjadi tempat dilaksanakannya khotbah-khotbah serta pembahasan dan mempelajari ajaran-ajaran Khonghucu yang dilaksanakan secara teratur.[40]

Organisasi Khong Kauw Hwee juga memiliki terbitan majalah yang diberi nama Khong Kauw Goat Po. Majalah ini hanya terbit beberapa tahun karena dianggap tidak mendapat respon yang bagus dari para anggotanya. Sebagai gantinya diterbitkan majalah Bok Tok Goat Khan atau majalah pembangunan kebajikan yang menjadi corong penyebarluasan agama Khonghucu. Majalah ini hanya terbit hingga akhir masa jajahan Belanda pada masa jajahan Jepang majalah ini tidak terbit.[41]

Selain terbitan organisasi ini juga mendirikan sekolah Khong Kauw yang bertujuan menyebarkan bibit-bibit ajaran Khonghucu. Sekolah ini pertama kali memiliki murid berjumlah 25 siswa dan dua tahun berikutnya memiliki murid sejumlah 100 siswa. Pembukaan sekolah secara resmi dilakukan pada tahun 1935. Tetapi pada saat tentara Jepang masuk ke Indonesia Sekolah Khong Kauw dimasukkan dalam lingkungan Ka Kyo So Kay, dimana sekolah mendapatkan subsidi dari pemerintah dan setelah Jepang kalah perang sekolah ini tetap berdiri.[42]

Organisasi Khong Kauw Hwee ini dalam perjalanan waktu mengubah namanya menjadi MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) dan cabang-cabang di daerah bernama MAKIN (Majelis Khonghucu Indonesia). MAKIN Surakarta hingga saat ini masih berdiri dan beraktivitas dalam bidang keagamaan dan juga pendidikan serta budaya. MAKIN Surakarta memiliki sebuah sekolah yang hingga saat ini masih aktif, walaupun telah menjadi sekolah umum yaitu SMP dan SMA Tripusaka.

2. Organisasi Sosial Masyarakat Tionghoa di Surakarta

Sejak tahun 1912, di daerah Surakarta tumbuh dan berkembang organisasi-organisasi Masyarakat yang mempunyai latar belakang khusus dan tertutup untuk golongan atau kelompok tertentu. Tumbuhnya organisasi-organisasi tersebut menunjukkan adanya dinamika masyarakat Surakarta. Salah satu organisasi masyarakat dari etnik Tionghoa yang bergerakj dalam bidang sosial adalah Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS).

Organisasi PMS pertama kali terbentuk bernama Chun Min Kung yang merupakan peleburan enam organisasi etnik Tionghoa di Surakarta yaitu perkumpulan Kong Tong Hoo, Hi Ang Gie Hwee, Hap Gie Hwee, Kong Sing Hwee, Sam Ban Hien, dan Tiong Hoa Poen Sing Hwee pada 1 April tahun 1932. Chun Min Kung sendiri dalam realitanya banyak bergerak dalambidang sosial kemasyarakatan terutama kematian.[43]

Pergantian nama menjadi PMS terjadi pada masa Orde Lama yaitu pada tanggal 1 Oktober 1959 dengan digiatkan dan disebarluaskannya gerakan integrasi[44] dikalangan orang-orang Tionghoa Surakarta melalui organisasi ini. Gerakan integrasi yang diusung PMS merupakan tujuan dari Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki).[45] Di lain pihak banyak anggota PMS yang mendukung asimilasi[46] dengan mendukung Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) sehingga berakibat terjadinya perpecahan organisasi PMS.

Akibat adanya pertentangan ini PMS terpecah menjadi dua kubu dan berakhir pada saat Orde Lama tumbang dan digantikan oleh Orde Baru. Anggota PMS yang menedukung Baperki tersingkir karena dianggap mendukung dan terlibat dalam peristiwa G 30 S. Semenjak itu PMS mengadakan perubahan organisasi dan aktif dalam Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) bentukan Orde Baru. Melalui Surat Keputusan Dirjen Sospol No. 220.090/115 tanggal 14 Januari 1981 PMS dan Bakom PKB ditugaskan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif di masyarakat Surakarta terutama dalam bidang sosial.[47]

Hingga sekarang PMS menjadi organisasi Tionghoa yang berpengaruh dengan kegiatan-kegiatan bukan hanya dalam bidang sosial masalah kematian tetapi juga menangani berbagai kegiatan yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kepercayaan (agama), kebudayaan dan olahraga. Selain itu kegiatan lain yang terpenting adalah kegiatan dialog antar etnik maupun agama bagi masyarakat Surakarta.

 


[1] Puspa Vasanty, Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia, dalam Koentjaraningrat (ed), Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1983, hlm. 355.

[2] Mona Lohanda, The Kapitan Tionghoa of Batavia 1837-1942, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 10. Perbedaan antara Tionghoa totok dengan peranakan adalah Tionghoa totok masih menggunakan bahasa leluhur mereka sedangkan peranakan telah meninggalkan penggunaan bahasa leluhur dan banyak menyerap gaya hidup masyarakat Indonesia.

[3] Ibid., hlm. 11.

[4] Batavia pada saat itu masih bernama Jayakarta dan dibawah Kesultanan Banten.

[5] Benny G. Setiono, “Etnik Tionghoa Adalah Bagian Integral Bangsa Indonesia”, Makalah Diskusi Akbar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Jakarta, 27 April 2002, hal. 1.

[6] Ibid. hlm. 2, lihat juga Mona Lohanda, Op.Cit., hlm. 7.

[7] Mona Lohanda, Ibid., hlm. 13.

[8] Wilayah dimana masyarakat tinggal diluar tembok kota Batavia.

[9] Ibid., hal. 15. Lihat juga Leonard Blusse, Strange Company: Chinesse Settlers, Mestizo Woman and the Dutch in VOC Batavia, Dordrecht: Foris Publications, 1986.

[10] Denys Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya Bagian II: Jaringan Asia, Gramedia: Jakarta, 1996, hlm. 358-359.

[11] Benny Juwono, “Etnik Cina di Surakarta 1890-1927”, dalam Lembaran Sejarah, Vol. 2 No. 1, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada,:Yogyakarta, 1999, hlm. 62. Peristiwa penentangan orang-orang Cina terhadap Sunan terkenal dengan nama Perang Cina dan membuat perpindahan puasat kerajaan ke desa Sala yang sekarang terkenal dengan nama kota Sala.

[12] George D. Larson, Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942, Gadjah Mada Press: Yogyakarta, 1990, hlm. 1.

[13] Suhartono, Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920, Tiara Wacana: Yogyakarta, 1991, hlm. 24.

[14] A.P.E. Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?, Grafiti Pers: Jakarta, 1985, hlm. 12-13.

[15] Kesenian-kesenian etnik Tionghoa biasanya berupa Barongsai dan Liong.

[16] Untuk lebih jelas mengenai kepemimpinan etnik Tionghoa pada masa kolonial Belanda lihat Mona Lohanda, Op. Cit.

[17] Eddy Prabowo Witanto, “Mengapa Pemukiman Mereka Dijarah, Kajian Historis Pemukiman Etnik Cina di Indonesia”, dalam I. Wibowo, Op. Cit., hlm. 191.

[18] Ibid..

[19] Ibid. hlm. 197.

[20] Untuk data Demografis penduduk etnik Tionghoa keturunan tahun sebelumnya tidak diperoleh karena pada data yang terdapat di Badan Statistik Surakarta tidak memprioritaskan pendataan etnisitas secara periodik.

[21] Keppres No. 240 tahun 1967.

[22] Peristiwa kerusuhan anti Cina di Surakarta lebih jelas dapat dilihat pada M Hari Mulyadi, dkk., Runtuhnya Kekuasaan “Kraton Alit” (Studi Radikalisasi “Wong Sala” Dan Kerusuhan Mei 1998 Di Surakarta), LPTP: Surakarta, 1999.

[23] Kerusuhan anti Cina di Surakarta pada masa kolonial Belanda secara lengkap digambarkan oleh Takashi Shiraishi dalam bukunya yang berjudul Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, Grafiti press: Jakarta, 1997.

[24] Dalam data ini hanya diperlihatkan penyebaran penduduk Tionghoa dan Arab dan sekaligus sebagai perbandingan tingkat penyebaran dan perkembangannya.

[25] Benny Juwono, Op. Cit.

[26] Ibid., hlm. 68, Leo Suryadinata, Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1986, hlm. 41.

[27] Benny G. Setiono, Loc. Cit., hlm. 9.

[28] Peristiwa bentrokan antara masyarakat Tionghoa (organisasi Kon Sing) dengan pribumi (Rekso Roemekso) terjadi dengan adanya berita revolusi Tiongkok yang membuat status sosial masyarakat Tionghoa lebih tinggi dari pribumi, selain itu juga disebabkan adanya persaingan dagang dengan cara boikot. Lihat Takashi Shiraishi, Op. Cit., hlm. 62 juga A.P.E. Korver, Loc. Cit.

[29] Pada  masa  Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, muncul “Gerakan Assaat”, suatu gerakan   yang diprakarsai  Mr.Assaat.  Gerakan  ini  menuntut  pembedaan perlakuan  dan  pemberian  fasilitas kepada pengusaha-pengusaha “asli” dan “pribumi”. Mr.Assaat yang pada saat itu menjadi anggota parlemen yang dekat dengan  Masjumi,  mendesak  pemerintah  agar  mengeluarkan  peraturan untuk menghentikan keterlibatan orang-orang Tionghoa, baik warga negara Indonesia maupun  asing,  dari  berbagai  bidang  usaha  yang dianggap menguntungkan. Dengan   terus   terang   ia   menyatakan   kesiapannya  untuk  menjalankan program-program  anti  Tionghoa. Menurut pandangannya, orang Tionghoa tidak bisa  dipercaya  dan  tidak boleh dibiarkan menguasai ekonomi Indonesia. Ia juga  menyerang  orang  Tionghoa  sebagai  golongan yang tidak loyal kepada negara,  malahan  menyatakan  bahwa  golongan keturunan Arab berbeda dengan orang Tionghoa dan harus dikatagorikan sebagai “asli”. Tanpa terduga sebelumnya, Presiden Soekarno pada bulan November 1959 dengan tiba-tiba  menanda  tangani  Peraturan  Pemerintah  No.10  atau  yang lebih terkenal  dengan  sebutan  P.P. 10.  Peraturan  ini  berisi  larangan  bagi orang-orang  asing  (terutama  ditujukan kepada orang-orang Tionghoa) untuk perdagang  eceran di daerah-daerah pedalaman, yaitu di luar ibu kota daerah swatantra  tingkat  I  dan  tingkat  II  yang mulai berlaku sejak tanggal 1Januari   1960, Benny G. Setiono, Op. Cit., hlm. 9.

[30] Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.

[31] Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 455.2-360 Tahun 1988 tentang Klenteng.

[32] Pemerintah Orde Baru mengharuskan masyarakat Tionghoa mengurus SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia).

[33] Deddy Mulyana, “Perubahan Identitas Etnik: Suatu Telaah Kepustakaan, dalam Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi antar Budaya: Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2001, hlm. 160.

[34] Ketiga organisasi kedaerahan ini akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya.

[35] Siauw Tiong Djin, “THHK, Baperki dan Nation-Building”, Makalah dalam google.com. lihat juga Leo Suryadinata, Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien, LP3ES: Jakarta, 1990.

[36] Ibid, hlm. 3.

[37] Peringatan 50 tahun Madjelis Agama Khonghutju Indonesia-Sala (16 Oktober 1918-1968), hal. 11-12.

[38] Hari Ulang Tahun ke 35 Khong Kauw Hwee Sala (1918-1953), hal. 19.

[39] Khong Kauw Hwee Sala selama Tiga Puluh Lima Tahun (1918-1953), hal. 22-35.

[40] Peringatan Hari Ulang Tahun ke 60 MAKIN-Sala (16 Oktober1918-1978), hlm. 24.

[41] Ibid., hal. 27.

[42] Ibid., hal. 28-29.

[43] Hari Mulyadi, dkk., Loc. Cit., hlm. 235-236.

[44] Paham integrasi ini adalah suatu gerakan dimana golongan Tionghoa untuk mengintegrasikan dirinya dalam semua tingkat kegiatan Indonesia, sehingga aspirasi rakyat Indonesia menjadi aspirasi golongan Tionghoa. Mereka mempertegas bahwa untuk ini, suku Tionghoa, sama halnya dengan para suku lainnya, tidak perlu menanggalkan ke-Tionghoaannya, baik dari segi biologis maupun kebudayaan. Persatuan, bagimereka, tidak berarti semua golongan yang ada dipaksa untuk meleburkan dirinya ke dalam tubuh pihak mayoritas.

[45] Ibid.,hlm. 237. untuk masalah Baperki lihat Siauw Tiong Djin, Op. Cit.

[46] Pihak yang melahirkan konsep assimilasi menghendaki golongan Tionghoa menanggalkan atau mencampakkan ciri-ciri ke-Tionghoaan sehingga di suatu saat, golongan Tionghoa “lenyap” dari permukaan bumi Indonesia.

[47] Ibid.

Iklan

2 comments on “ETNIK TIONGHOA DI SURAKARTA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s