PERTARUNGAN ELIT: SURAKARTA MASA PERGERAKAN NASIONAL

Soesoehoenan van Soerakarta, Pakoe Boewono X dan Ratoe Mas 1915 (Koleksi: http://www.kitlv.nl)

A. Munculnya Elit Modern dan Pergerakan Nasional

Pergerakan nasional sebagai fenomena historis adalah hasil dari perkembangan berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan dengan berbagai interrelasinya. Sehingga pergerakan nasional menjadi sebuah fenomena yang kompleks dan multidimensional, maka pemakaian pendekatan multidisiplinerlah yang memungkinkan untuk menerangkan berbagai segi dari pergerakan nasional. Oleh karena itu, pergerakan nasional dapat dianggap sebagai gerakan ekonomi, sosial, politik, ataupun kebudayaan. Hal itu terwujud dengan jelas pada berbagai organisasi nasional dan secara eksplisit menentukan tujuan-tujuannya yang menjadi orientasi setiap aktivitas mereka.[1]

Perkembangan nasionalisme sebagai sebuah gerakan modern di Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial, budaya dan politik yang terjadi pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda melakukan berbagai perubahanan mendasar bagi terciptanya ide-ide dan pola-pola gerakan modern bagi masyarakat Hindia Belanda melalui serangkaian kebijakkan politis. Kebijakkan pemerintah kolonial yang sangat terkenal di dalam  memberikan perubahan mobilitas sosial masyarakat adalah kebijakkan politik etis[2] dengan pendidikan sebagai salah satu mata pisaunya.

Melalui program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap bumiputra memberikan sebuah pemahaman baru bagi penduduk bumiputra dan perubahan sosial dengan munculnya elit-elit baru yang telah mendapatkan pendidikan barat.[3] Sedikit banyak, bahwa pendidikan mampu memberikan perubahan sosial yang penting dapat terlihat ketika terjadinya erosi terhadap kedudukan istimewa kaum bangsawan tradisional yang telah lama memegang kedudukan sebagai elit tradisional dalam struktur masyarakat. Di Yogyakarta misalnya, sebuah peraturan baru yang pada tahun 1890 ditetapkan oleh Sultan Hamengku Buwono VIII menyatakan bahwa anak laki-laki para bangsawan yang dahulu secara otomatis mewarisi kedudukan sang ayah, sekarang dituntut memperoleh ijazah pendidikan sebelum diiizinkan mengambil alih jabatan ayahnya itu. Pada akhir abad ke-19 hirierarki tradisional di dalam masyarakat Jawa dengan cepat menuju kehancurannya. Pendidikan formal menurut pola barat telah menjadi keharusan bagi orang-orang Jawa yang menginginkan perbaikan kedudukannya di dalam masyarakat kolonial.[4]

Kehancuran ini didasarkan pada besarnya minat kalangan priyayi untuk melanjutkan pendidikan mereka pada sekolah-sekolah yang memiliki sistem barat hingga tingkat universitas. Para priyayi mulai meninggalkan kehidupan mereka untuk menjadi priyayi pemerintahan dan mulai terjun pada profesi merdeka. Akibatnya adalah hanya anak-anak para pejabat pemerintahan pribumi bawahan , pegawai dan swasta yang bersedia menerima pendidikan bagi calon pegawai pemerintahan pribumi.[5] Sehingga dapat dilihat bahwa distribusi elit yang memerintah mulai berubah dari golongan priyayi tinggi kepada golongan anak-anak priyayi rendahan.

Perhatian politik etis yang sedang berkembang terhadap berbagai segi kehidupan Hindia Belanda, tidak hanya mempengaruhi kaum terpelajar Hindia Belanda tetapi juga seluruh tingkat kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Perkembangan ini dapat dilihat bahwa pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap penduduk pribumi telah memberikan perluasan pendirian jawatan-jawatan pemerintah dengan tenaga kerja dari penduduk pribumi. Jawatan-jawatan pemerintah seperti pegadaian, kereta api dan trem, bank desa, candu,[6] pos telegram dan telepon yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Begitu pula dengan perusahaan-perusahaan swasta yang sedang berkembang seperti perkebunan-perkebunan, pabrik-pabrik, dan jawatan-jawatan lain yang menunjukkan kehidupan khas barat modern. Semua ini menambah jumlah penduduk bumiputra yang dipekerjakan.

Penduduk bumiputra yang dipekerjakan dalam sistem ini telah lebih menjauhkan diri dari pola-pola hidup dan pikiran tradisional. Mereka ini sebagian besar adalah orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan Barat, terutama dari kalangan priyayi rendahan dan orang-orang desa yang telah mendapat pendidikan Barat di Sekolah Kelas Dua.[7] Sehingga kehidupan mereka mendapatkan status yang sama dengan priyayi-priyayi yang berasal dari keturunan.

Hal ini pada gilirannya membuahkan beragamnya elit Hindia Belanda. Bila di tahun 1900 kelompok priyayi yang menjadi kaum bangsawan dan administratur, menjelang tahun 1914 kelompok ini bertambah dengan jumlah pegawai pemerintah, teknisi-teknisi pemerintah dan cendekiawan yang sama-sama memerankan peran elit dan yang di mata rakyat biasa di desa-desa tercakup ke dalam yang umumnya disebut “priyayi”. Tentu saja termasuk juga kompetisi antara priyayi lama dan priyayi baru ini, terutama dalam hal kepemimpinan dan pengendalian keinginan-keinginan rakyat biasa, akan tetapi masih banyak dasar bersama di mana kedua kelompok ini dapat menjadi satu.[8]

Tumbuhnya elit baru yang berpikiran modern adalah hasil dari pendidikan yang sedikit banyak didapatkan oleh masyarakat pribumi. Lambat laun mata pisau ini mendapatkan ketajamannya dengan mulai terbukanya cakrawala pemikiran dan kesadaran mereka terhadap kondisi kehidupan masyarakat sebangsanya. Tumbuhnya kesadaran ini tentunya didapatkan terutama oleh mereka yang telah mengalami pendidikan di negeri Belanda. Mereka sadar akan kenyataan bahwa mereka diperlakukan jauh lebih baik daripada di tanah air sendiri, di negeri Belanda untuk pertama kali integritas mereka dihormati, dan tidak diperlakukan sebagai manusia kelas dua yang selama ini mereka dapatkan di tanah air mereka.

Kondisi ini juga merasuk ke dalam golongan terpelajar yang berada di Hindia Belanda. Kenyataan bahwa adanya diskriminasi terlihat jelas dari pendidikan yang mereka dapatkan, terutama terlihat jelas dari kehidupan masyarakat pribumi bukan dari golongan priyayi. Kesadaran ini memunculkan sebuah ide untuk membentuk sebuah wadah yang lebih modern di dalam memperjuangkan nasib kaum bumiputra.

Kondisi-kondisi ini membawa sebuah pemikiran perlunya sebuah organisasi yang dapat memperjuangkan nasib bumiputra. Organisasi Boedi Oetomo didirikan pada tahun 1908, perlu diperhatikan bahwa Boedi Oetomo merupakan organisasi yang memiliki batasan-batasan etnis dan geografis yang tegas. Batasan-batasan ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kesadaran akan persatuan nasional pada penduduk Indonesia secara menyeluruh, tetapi juga karena antipati yang berkepanjangan antara golongan penduduk Jawa yang pribumi dan yang non-Jawa. Kebanggaan orang Jawa terhadap keunggulan budaya mereka sendiri atas golongan-golongan etnis lainnya di Hindia begitu meluas, sehingga tidaklah mengherankan apabila siswa-siswa Jawa di STOVIA (Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi) merasa ragu mengundang siswa-siswa non-Jawa agar ikut serta dalam gerakan mereka.[9]

Hal ini terlihat dalam pernyataan Goenawan Mangoenkoesoema:

“… Kami ingin membentoek soeatoe persatoean di antara orang-orang Djawa, Soenda dan Madoera, soekoe-soekoe bangsa jang dapat kami harapkan mempoenjai keboedajaan jang sama. Kami ingin memberikan sesoeatoe oentoek seloeroeh poelaoe Djawa dan Madoera sebagai soeatoe kesatoean geografis dan koeltoeral”.[10]

Pernyataan ini merupakan sebuah ungkapan bahwa masih adanya sebuah kecurigaan terhadap etnis lain yang memiliki posisi lebih baik dalam hierarki masyarakat kolonial. Selama masa-masa ini Boedi Oetomo memfokuskan diri terhadap kehidupan pendidikan dan kebudayaan Jawa dan perkembangan organisasi ini lebih banyak diikuti oleh para priyayi daripada masyarakat pada umumnya.

Sejalan dengan perkembangan Boedi Oetomo organisasi lainnya muncul dengan pemikiran dan ideologi yang berbeda. Pada masa pergerakan nasional, Islam merupakan agama yang banyak dianut oleh masyarakat Hindia Belanda dan menjadi agama yang dianaktirikan karena berbagai larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial. Islam menjadi sebuah pendorong bagi didirikannya organisasi yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Berbagai organisasi Islam telah muncul pada masa awal abad ke-20 walaupun terbuka bagi masyarakat muslim secara keseluruhan tetapi sebagian besar anggotanya adalah masyarakat Arab dan keturunannya.[11]

Pertumbuhan gerakan politik yang dilakukan oleh umat Islam menunjukan sebuah kebangkitan dari kekuatan yang telah lama mengalami berbagai kekalahan. Kekuatan tersebut terefleksikan dalam organisasi Sarekat Islam. Menurut George Mc. Turnan Kahin bahwa kemunculan kekuatan Islam ini pada awalnya didasarkan pada persaingan dan perselisihan ekonomi dengan masyarakat Cina di Hindia Belanda, sehingga sangat dimungkinkan bahwa tumbuhnya pergerakan nasional yang bercorak Islam pada awalnya adalah didasarkan pada kepentingan persaingan dagang.[12] Pertumbuhan kekuatan Islam memang harus dilihat dengan munculnya Sarekat Islam yang didirikan pertama kali sebagai organisasi Sarekat Dagang Islam untuk membendung kekuatan ekonomi monopoli golongan Cina.[13]

Hal ini juga dijelaskan oleh Semaoen dalam kongres istimewa Sarekat Islam tahun 1921 di Surabaya bahwa perkembangan awal dari gerakan Islam terbesar yaitu Sarekat Islam adalah bahwa pada kongres tahun 1915 sebagian besar yang menghadiri kongres Sarekat Islam adalah saudagar-saudagar dan haji-haji yang memiliki kekayaan.[14] Sehingga jelas bahwa perkembangan awal dari Sarekat Islam merupakan perlawanan terhadap persaingan ekonomi.

Pada awal-awal berdirinya Sarekat Islam merupakan kelompok ronda yang bernama Rekso Roemekso. Perkumpulan ini didirikan tanpa badan hukum sehingga menimbulkan reaksi dari pemerintah kolonial Belanda yaitu perkumpulan yang tidak berstatus badan hukum dapat dibubarkan setiap saat dengan perintah residen, berdasarkan undang-undang tahun 1854 pasal III. Organisasi ini sempat diselidiki oleh polisi dan oleh pemimpinnya yaitu H. Samanhoedi dan Martodharsono disebutkan bahwa organisasi ini merupakan cabang dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang berpusat di Bogor. Karena keterbatasan kemampuan dalam menyusun anggaran dasar maka Tirtoadhisoerjo pemimpin SDI, diminta datang ke Solo untuk mendirikan SDI cabang Surakarta yang berganti nama menjadi Sarekat Islam. Pada masa awal berdirinya, anggota Sarekat Islam terdiri dari para pedagang dan haji-haji kaya yang bertempat tinggal di Laweyan.

Berdirinya Sarekat Islam Surakarta pada awal tahun 1912 ini juga ditandai dengan keterlibatan anggota-anggota organisasi ini dalam konflik dengan kelompok Cina yang terjadi di berbagai daerah terutama Surakarta sebagai tempat berdirinya dan tentunya pemogokan yang dilancarkan oleh buruh-buruh perkebunan di perkebunan Krapyak Mangkunegaran pada permulaan bulan Agustus 1912. Konflik yang terjadi antara anggota Sarekat Islam Surakarta dilatarbelakangi oleh monopoli ekonomi bahan-bahan batik yang dilakukan oleh golongan Cina di Surakarta, dihapuskannya kewajiban memberi hormat kepada pegawai-pegawai Belanda dan Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu juga meletusnya revolusi Tiongkok yang merubah penampilan golongan Cina dengan mencukur rambut kucir mereka sama seperti golongan Eropa. Hal ini menunjukkan naiknya kasta golongan Cina menjadi kasta Timur Asing setingkat lebih tinggi dari golongan pribumi.

Konflik-konflik yang terjadi antara Sarekat Islam dan golongan Cina dilakukan dengan aksi boikot secara ekonomi oleh anggota-anggota Sarekat Islam kepada berbagai perusahaan milik golongan Cina. Bahkan terjadi berbagai bentrokan yang menimbulkan korban dikedua belah pihak.

Akibat dari konflik dengan golongan Cina ini, untuk beberapa lama Sarekat Islam di skors oleh pemerintah kolonial akibat dari konflik dengan komunitas Cina tersebut. Bahkan ijin berdirinya Sarekat Islam untuk sementara ditangguhkan, tetapi akhirnya pada tahun 1913 ijin pendiriannya disetujui oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap SI-SI lokal dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah kolonial Belanda.[15]

Perkembangan Sarekat Islam pada masa awal jelas didasarkan pada sifat ekonomi dengan melihat komposisi anggota-anggota Sarekat Islam yang sebagian besar adalah kaum saudagar dan haji-haji kaya. Dalam anggaran dasarnya pun Sarekat Islam ditujukan pada kegiatan ekonomi dan Islam digunakan sebagai tali pengikat organisasi.[16] Tetapi hal ini tidak bertahan lama karena masyarakat memandang kehadiran dan kemunculan Sarekat Islam merupakan sebuah simbol persatuan dan nasionalisme sehingga mampu menarik anggota yang cukup banyak. Selain itu program dari organisasi tersebut mampu mengekspresikan kepentingan-kepentingan massa yang selama ini belum terwakili oleh organisasi yang telah ada.

 B. Perkembangan Sarekat Islam dan Pertarungan Elit

Perkembangan Sarekat Islam sangat terasa menjadi sebuah gerakan yang menakjubkan ketika terjadinya pergantian kepemimpinan dari elit pedagang beralih kepada elit-elit cendekiawan yang memperoleh pendidikan barat. Arah perjuangan dikendalikan dan di arahkan kepada tujuan-tujuan yang bersifat politis dan masih dalam garis rust en orde pemerintah kolonial. Hal ini dinyatakan oleh Tjokroaminoto sebagai pemimpin Sarekat Islam yang menggantikan kedudukan Samanhoedi dalam suatu pertemuan di Semarang tahun 1912 sebagai berikut menurut syarat agama Islam juga, kita harus menurut perintahnya kerajaan Olanda, kita mesti menetapi dengan baik dan setiap wet-wet dan pengaturan Olanda yang diadakan buat rakyat kerajaan Olanda.[17] Hal ini ditegaskan kembali oleh Tjokroaminoto dalam kongres pertama Sarekat Islam pada bulan Januari 1913 menekankan bahwa perkumpulan itu bukan suatu partai politik dan akan tetap sepenuhnya setia kepada pemerintah.[18] Dalam kata pembukaannya diucapkan:

“kami bersikap loyal terhadap gubernemen. Kami senang dibawah kekuasaan pemerintah Belanda. Bohong djika ada jang berkata bahwa kami hendak merusak keamanan. Tidak benar kami hendak bertempur. Yang menyangka demikian, ialah orang gila! Tidaklah pemberontakan atau kekacauan yang kami maksud, sekali-kali tidak!”[19]

Sikap yang diambil oleh Tjokroaminoto ini didasarkan kepercayaannya kepada Gubernur Jendral (A.W.F. Idenburg), sehingga ia menyarankan untuk meminta bantuan Gubernur Jendral di dalam menghapuskan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kolonial.

Pasca kongres di Surabaya dan dilakukan kembali pada bulan Maret 1913 di Surakarta, Sarekat Islam berkembang pesat, propaganda secara massal dilakukan oleh perkumpulan ini. Perkembangan Sarekat Islam dapat dikatakan sebagai kebakaran padang rumput yang menyambar dengan cepat padang ilalang di sekitarnya.[20] Cabang-cabang segera didirikan diberbagai kota di Jawa dan surat kabar dijadikan organ organisasi untuk menyampaikan propaganda-propaganda Sarekat Islam. Beberapa surat kabar yang dijadikan sebagai organ propaganda adalah Sinar Djawa, Oetoesan Hindia, dan Pantjaran Warta.

Perkembangan Sarekat Islam yang cepat meluas memang sangat meresahkan golongan Eropa dan Cina. Tetapi pernyataan-pernyataan Tjokroaminoto dalam kongres Sarekat Islam pertamanya menarik simpati Gubernur Jendral Idenburg yang menyatakan bahwa pada hakekatnya tidak menolak akan adanya Sarekat Islam walaupun adanya kecurigaan dengan perkembangannya yang pesat. Sikap simpatik Gubernur Jendral Idenburg tidak diikuti oleh golongan Eropa lainnya, bahkan sebagian golongan Eropa menyalahkan Gubernur Jendral mengenai sikapnya yang terlalu lemah terhadap Sarekat Islam.[21]

Pada masa-masa awal gerakan Sarekat Islam memang belum menunjukan arah politik yang jelas karena berbagai aturan pemerintah kolonial yang melarang berdirinya organisasi dan rapat-rapat yang bersifat politik. Selain itu komposisi elit pimpinan yang menggerakkan Sarekat Islam memiliki keseimbangan kekuatan, Sarekat Islam dipimpin oleh tiga aliran elit yaitu elit agama yang bersifat Islam fanatik, kedua golongan revolusioner yang menentang pemerintah kolonial dan ketiga golongan moderat yang ingin memperoleh kemajuan dengan berangsur-angsur dan dengan bantuan pemerintah Kolonial.

Komposisi elit ini dapat terlihat dalam komposisi kepemimpinan pada masa awal Sarekat Islam didirikan. Dalam Statuten Perhimpunan Centraal Sarekat Islam (CSI) adalah sebagai ketua Tjokroaminoto dibantu oleh Goenawan, D.K. Ardiwinata, Haji Achmad Sjadzili, Hasan bin Semit, R.M. Arjo Soerjodipoetro, R.P. Sosrokardono, R. Djojosoediro, Hadji Hisamzaijni, R. Tjokrosoedarmo, R. Mohamad Joesoef, R.M. Pandji Soerjopranoto, Abdoel Moeis, R. Hasan Djajadiningrat, Mohamad Samin, Hadji Mohamad Arip, dan Hadji Achmad Dahlan yang juga pimpinan Muhammadiyah.[22] Melihat komposisi ini terlihat jelas bahwa golongan elit agama fanatik dan pedagang memegang peranan kunci dalam komposisi kepengurusan CSI. Tentunya komposisi elit ini telah menggusur elit-elit yang pertama kali mendirikan Sarekat Islam. Dari sinilah awal mula Sarekat Islam mengalami perkembangan yang dinamis dalam polemik kepemimpinan.

Pertarungan elit terjadi ketika naiknya Tjokroaminoto sebagai ketua CSI berkat usahanya secara halus menyingkirkan H. Samanhoedi untuk mau menjadi ketua cabang Surakarta. Dengan ini terbuka jalan bagi Tjokroaminoto untuk menjadi ketua CSI. Kongres tahun 1914 dilangsungkan di Yogyakarta dari tanggal 18 sampai dengan 20 April. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah menetapkan anggaran dasar dan memilih Centraal Comite yang baru. Pemilihan memberikan kemenangan definitif kepada Tjokroaminoto atas Samanhoedi dan Samanhoedi diangkat sebagai ketua kehormatan.[23] Kemenangan Tjokroaminoto dalam pemilihan ini membuat Samanhoedi kehilangan kesempatan menjadi pimpinan umum yang aktif.[24]

Sesudah pemilihan ini Samahoedi tidak pernah lagi menghadiri kongres selanjutnya. Akibat dari kekalahan Samanhoedi tersebut maka terjadi perselisihan terbuka antara kelompok Surakarta pimpinan Samahoedi dengan kelompok CSI pimpinan Tjokroaminoto. Perselisihan ini dilanjutkan dilanjutkan dalam pers. Marco dari Sarekat Islam Surakarta menyerang Tjokroaminoto dan D.A. Rinkes mengenai Welvaartscommisie.[25] Hal ini dilakukan karena D.A. Rinkes dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab menjinakkan Sarekat Islam dengan mendukung Tjokroaminoto sebagai ketua dan menguasai Tjokroaminoto dibawah perlindungan pemerintah kolonial.

Konflik terbuka juga terjadi antara Tjokroaminoto dan Goenawan yang merupakan wakil ketua CSI. Konflik yang terjadi berkaitan dengan pembentukan Sarekat Islam lokal di Sumatra oleh Goenawan yang semakin membesar dan pembentukan “CSI Jawa Barat dan Sumatra”. Pembentukan ini dilakukan dengan merangkul Sarekat Islam Surakarta dan Samanhoedi dijadikan sebagai ketua, Goenawan sebagai sekretaris/bendahara. Hal ini ditentang secara keras oleh Tjokroaminoto dan dengan perang terbukanya di surat kabar Tjokroaminoto melalui tulisannya menyerang Goenawan sebagai satria maling karena menyelewengkan keuangan Sarekat Islam. Dan Goenawan mengalami kekalahannya karena Tjokroaminoto dibantu oleh adanya pengakuan hukum terhadap CSI oleh pemerintah kolonial. Sehingga kepercayaan dikembalikan lagi kepada Tjokroaminoto dalam kongres nasional CSI tahun 1916 di Bandung dan menggantikan Goenawan dengan Abdoel Moeis sebagai wakil ketua serta memecat Goenawan dari kepemimpinan Sarekat Islam Batavia.[26] Menurut Takashi apa yang dilakukan oleh Tjokroaminoto dan Goenawan adalah sebuah pertarungan dari memanipulasi kedudukan, uang, persaingan pribadi dan mengembalikan kenangan masa lalu.[27]

Perpecahan ini mendapatkan berbagai tanggapan yang berbeda dari berbagai kalangan. Pewarta Deli menyesalkanterjadinya perpecahan tersebut dan menganggap bahwa perpecahan tersebut hanya akan menguntungkan orang Eropa dan Cina. Oetoesan Hindia secara terang-terangan mnyerang Goenawan dan menganggap ide pemisahan tersebut sebagai separatisme Sunda dan Melayu. Sedangkan Pemitran menyatakan kekecewaannya karena menganggap Sarekat Islam suatu perkumpulan berdasarkan keagamaan yang ingin mengakhiri perselisihan di kalangan rakyat Indonesia kini menjadi korban perpecahan sendiri.[28]

Konflik elit juga terjadi pada tahun-tahun pertama terjadinya perang dunia pertama ketika muncul ide pemerintah kolonial membuat sebuah pertahanan milisi di Hindia Belanda untuk menghadapi perang. Ide ini terkenal dengan istilah Indie Weerbaar (Hindia Siaga). Boedi Oetomo memberikan usul agar rakyat Jawa wajib membantu pemerintah kolonial secara aktif apabila ada serangan dari luar dengan bantuan berupa tugas-bantuan militer.[29] Keikutsertaan Sarekat Islam dalam Komite Pertahanan Hindia sendiri sangat berhati-hati dan dengan syarat bahwa dengan keikutsertaan mereka dalam rencana milisi maka pemerintah wajib memberikan konsesi politik untuk mendirikan badan perwakilan rakyat, dimana rakyat Hindia dapat meyampaikan pendapat mereka secara bebas. Walaupun begitu hal ini banyak menimbulkan protes dari cabang-cabang Sarekat Islam terutama Sarekat Islam Semarang yang menyatakan bahwa milisi hanya untuk melindungi kapital pengusaha Belanda dengan menggunakan rakyat bumiputra sebagai umpan peluru.[30] Semaoen juga menyatakan bahwa kami tidak suka keluarkan darah untuk keperluan orang lain, apalagi keperluan zondig kapitalisme.[31]

Bila pada awalnya agama Islam dijadikan sebagai tujuan untuk mengahambat misi zending dan persaingan ekonomi dengan golongan Cina maka ketika CSI memperoleh status hukum agama hanya dijadikan alat pemersatu untuk mencapai tujuan-tujuan politik Sarekat Islam. Hal ini dapat terlihat dalam pernyataan Tjokroaminoto yang mengatakan bahwa Sarekat Islam memakai agama sebagai suatu ikatan, suatu sarana kohesi, dan agama tidak menghambat kemajuan yang diinginkan.[32] Perdebatan dan keikutsertaan Sarekat Islam dalam Komite Pertahanan Hindia (Indie Weerbaar) menjelaskan arah pergerakan dari Sarekat Islam. Pada saat Gubernur Jendral van Limburg Stirum memiliki kakuasaan dengan membentuk volksraad (dewan rakyat), Sarekat Islam bersama Boedi Oetomo menjadi organisasi yang aktif terlibat di dalam volksraad.[33] Abdoel Moeis salah seorang pemimpin CSI mengatakan bahwa partisipasi Sarekat Islam di dalam volksraad akan memungkinkan partai untuk mengemukakan pandangannya tentang berbagai masalah dan untuk membela hak-hak rakyat walaupun ia mengakui sendiri tidak sepenuhnya puas dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh volksraad.[34] Sama seperti keterlibatannya di dalam Indie Weerbaar, keterlibatan Sarekat Islam (CSI) dalam volksraad banyak mendapat kritik dan penentangan. Sarekat Islam Semarang banyak menyerang kebijakan CSI dalam hal keikutsertaannya di dalam volksraad. Semaoen pemimpin Sarekat Islam mengatakan bahwa volksraad hanyalah suatu pertunjukan kosong, suatu akal kaum kapitalis mengelabui mata rakyat jelata untuk memperoleh untung banyak”.[35]

Tujuan-tujuan ini pada akhirnya banyak menimbulkan kritik dan konflik dikalangan elit Sarekat Islam sendiri dan hilangnya dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan utama dan yang paling penting adalah golongan Islam putihan (golongan Arab) yang banyak memberikan sokongan dana bagi jalannya roda organisasi. Tetapi semenjak program organisasi Sarekat Islam yang lebih ke arah politik maka dukungan ini dihentikan dan banyak anggota Sarekat Islam yang berasal dari kalangan Islam putihan keluar dan mengalihkan perhatian mereka kepada bidang lain. Dalam harian Sin Po diberitakan bahwa:

“kedoedoekannja Tjokroaminoto, voorzitter dari CSI senantiasa djadi lebih lemah, apalagi sekarang ini, lantaran orang-orang Arab katanja ada sanget tentangin padanja, dalem ia poenja tindakan dalem oeroesan agama Islam. Ini orang-orang kata, Tjokro tjoema poera-poera hendak memadjoekan itoe agama, padahal itoe dipake sadja sebagi pekakas boeat sampeken ia poenja maksoed-maksoed politiek”. [36]

Akibatnya CSI mengalami kesukaran keuangan karena sokongan dari golongan Arab ditarik kembali yang diakibatkan kebijaksanaan organisasi dan sebagian golongan Arab yang lain segera mengalihkan dukungan mereka kepada organisasi lain.[37]

C. Kondisi Sosial Politik dan Budaya Politik Pada Masa Pergerakan Nasional

Pergerakan nasional pada saat memasuki tahun 1918 menjadi sebuah gerakan yang sangat dinamis. Hal ini ditandai dengan berbagai perdebatan antara kaum pergerakan mengenai berbagai pandangan yang dilakukan tidak hanya dalam rapat-rapat umum tetapi juga melalui berbagai media massa. Permasalahan yang diperbincangkan tidak hanya penyikapan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga mencapai pemikiran-pemikiran mengenai budaya dan nasionalisme yang akan terbentuk nantinya. Elit-elit pergerakan memberikan konstribusi yang besar terhadap arah pemikiran perjuangan melalui latar belakang pendidikan dan arah perjuangan yang dianutnya, sehingga masyarakat umum mengikuti pemikiran dalam bentuk aksi walaupun tidak seratus persen mereka memahami secara dalam pemikiran tersebut. Tahun 1918 juga ditandai dengan arus pergerakan yang bersifat komunisme yang berpusat di Semarang serta munculnya nasionalisme Jawa[38] yang berpusat di Surakarta.

Munculnya pergerakan komunisme dan nasionalisme Jawa memberikan nuansa dinamika yang lebih besar dalam pergerakan nasional. Dalam perjalanan waktu tumbuhnya kekuatan ideologi Islam, Komunisme, dan Nasionalisme terutama nasionalisme Jawa menjadi kekuatan dalam menentukan langkah kaum pergerakan. Tetapi, kekuatan-kekuatan tersebut banyak menimbulkan berbagai konflik yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tubuh kaum pergerakan sendiri.

Tahun 1918 ditandai dengan munculnya kekuatan kaum kiri di Semarang yang masuk dalam bagian Sarekat Islam. Kekuatan kaum kiri di Semarang membawa pengaruh terhadap berbagai cabang-cabang Sarekat Islam. Hal ini tidak terlepas dari peranan Semaoen pimpinan Sarekat Islam Semarang yang membawa pemikiran radikal dalam menjalankan aksi-aksi massa Sarekat Islam. Selain itu dalam hal pemikiran, Semaoen dan Sarekat Islam Semarang selalu berbeda pendapat dengan pimpinan CSI, Tjokroaminoto yang terlihat sangat kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Perbedaan pandangan sangat jelas terlihat ketika Semaoen berkampanye menentang milisi bumiputra, Indie Weerbaar, dan keterlibatan Sarekat Islam dalam Volksraad. Kampanye ini memberikan pengaruh yang cukup luas bagi Sarekat Islam Semarang terutama dalam hal jumlah keanggotaan. Anggotanya yang berjumlah seribu tujuh ratus orang pada tahun 1916 menjadi dua puluh ribu orang pada tahun 1917.[39]

Meluasnya pengaruh Sarekat Islam Semarang disebabkan juga aksi-aksi pemogokannya yang berhasil dilakukan sehingga memberi contoh bagaimana mengorganisir serikat buruh dan pemogokan. Keberhasilan pemogokan ini juga menjadi bagian penting yang harus dilihat dalam jaman pergerakan yang akan membawa perubahan besar dalam gerakan Sarekat Islam serta pertarungan elit dalam CSI.[40]

Kemunculan Semaoen membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pimpinan CSI terutama Tjokroaminoto. Sayap kiri yang dipimpin oleh Semaoen semakin mendapat tempat di berbagai cabang Sarekat Islam di daerah. Semaoen juga telah banyak melontarkan kritik-kritik terhadap kepemimpinan CSI yang dianggap lemah terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Teriakan yang keras ini membawa pengaruh terhadap gerakan Sarekat Islam lainnya untuk mendukung gerakan sayap kiri Sarekat Islam.

1. Dinamika Sosial Politik di Surakarta

Sementara itu, Surakarta menjadi tempat dinamika pergerakan nasional yang sangat dinamis. Muncul dan berkembangnya organisasi pergerakan nasional berasal dari daerah ini. Sarekat Islam muncul di kota ini sebagai organisasi yang memberikan sebuah perjuangan terhadap golongan Cina yang menguasai perdagangan bahan baku batik. Selain itu berdirinya Sarekat Islam di Surakarta memberikan popularitas yang sangat besar di kalangan masyarakat Surakarta. Hal ini menurut George D. Larson dikarenakan bahwa kondisi sosial di Surakarta dimana ikatan sosial pada tingkat desa ternyata kurang berperan dibandingkan dengan keadaan di sebagian besar pulau Jawa lainnya. Bersamaan dengan ini maka daerah Vorstenlanden, Surakarta dan Yogyakarta adalah daerah yang paling tidak aman di seluruh pulau Jawa. Penggarongan, perampokan dan pembakaran rumah sudah bersifat endemis. Sewaktu-waktu beberapa anggota kaum bangsawan yang jatuh miskin bahkan ikut menggabungkan diri dengan gerombolan perampok (kecu). Sebab itu Sarekat Islam di Surakarta khususnya mempunyai daya tarik yang kuat karena bisa memberi suatu rasa solidaritas dan proteksi dalam menghadapi kejahatan.[41]

Walaupun Sarekat Islam memiliki popularitas yang sangat tinggi dan Surakarta sebagai pusat kegiatan tetapi pada perkembangannya organisasi ini di Surakarta banyak mengalami sebuah kemunduran. Konflik elit antara Samanhoedi sebagai pendiri Sarekat Islam dengan Tjokroaminoto dalam hal kepemimpinan membawa pengaruh yang luas di Sarekat Islam Surakarta. Sarekat Islam Surakarta kehilangan hampir seluruh massa pengikutnya yang dulu. Pada masa jayanya, Sarekat Islam adalah perkumpulan orang Jawa yang kuat pengaruhnya di bawah pimpinan pedagang batik dan aristokrat Kasunanan. Akan tetapi, masa jaya itu telah berlalu. George D. Larson menerangkan juga bahwa pada masa awal gerakan Sarekat Islam, kraton menyediakan suatu tempat yang wajar bagi perasaan nasionalisme Jawa yang sedang bangkit, bukan hanya di kalangan masyarakta Surakarta, tetapi juga di daerah-daerah Jawa lainnya. Ketika pengaruh kraton menurun maka popularitas gerakan ini di Surakarta menurun pula, dan selama suatu periode yang singkat karesidenan ini mengalami masa yang relatif tenang.[42]

Kromo telah hilang minatnya dan kembali ke kehidupan sehari-hari. Semua toko Sarekat Islam yang didirikan pada akhir 1912 dan 1913 jatuh bangkrut. Pindahnya hoofdbestuur (pengurus pusat) CSI ke Surabaya berarti uang dari Sarekat Islam lokal berhenti mengalir ke tangan pimpinan Sarekat Islam Surakarta. Selain itu juga para anggotanya yang terdiri dari pedagang batik telah beralih kepada kegiatan ekonominya sedangkan pedagang batik dan guru ngaji di bagian tengah kota Surakarta beralih pada pengajian untuk sekedar memajukan Islam. Mereka telah enggan kembali membiayai dan mengikuti aktivitas Sarekat Islam. Begitu pula dengan kalangan pangeran-pangeran Kraton yang banyak beralih kepada Boedi Oetomo yang dianggap lebih terhormat.[43]

Akibat kemunduran tersebut, yang tersisa di Sarekat Islam Surakarta hanyalah para jurnalis yang beralih menjadi pemimpin pergerakan. Sarotomo sebagai organ Sarekat Islam Surakarta akhirnya berhenti karena kehabisan uang. Martodharsono sebagai salah satu pengurusnya akhirnya kembali ke pekerjaan lamanya sebagai pemimpin redaksi Djawi Kanda dan Djawi Hiswara. Hanya Marco dan Sosrokernio yang tinggal mengurus Sarekat Islam Surakarta dan mencoba menghidupkan kembali kejayaan Sarekat Islam Surakarta.[44]

Tetapi, kemunduran dunia pergerakan rakyat di Surakarta bangkit kembali ketika pada tahun 1915 terjadi wabah penyakit pes di kota ini. Kebijakan pemberantasan penyakit pes banyak merugikan penduduk dan menimbulkan keresahan dan gejolak sosial di masyarakat Surakarta. Pada awal munculnya wabah ini pemerintah telah mengambil tindakan dengan menurunkan dokter dan mengadakan program wajib perbaikan rumah untuk memusnahkan tikus pembawa penyakit. Program perbaikan rumah yang dimaksud inilah yang sangat menjengkelkan karena masyarakat diisolasi dan harus meninggalkan perkampungan mereka.

Program perbaikan rumah ini tidak berjalan karena penduduk tidak mampu memperbaiki rumah mereka yang menelan biaya besar. Oleh karena itu pemerintah memberi uang muka dalam bentuk bahan bangunan dan tenaga kerja yang akan dikembalikan lagi dalam angsuran bulanan. Tetapi penduduk telah mengalami suatu kebencian terhadap program ini dan timbullah gerakan perlawanan secara pasif dengan tidak mengembalikan uang persekot.[45]

Gerakan ini muncul dengan pimpinan Tjipto Mangoenkoesoemo dan Haji Misbach[46] yang tergabung dalam Insulinde. Haji Misbach bertindak sebagai wakil pemilik rumah di ibukota, ia menolak para pegawai yang disuruh  melaksanakan program perbaikan rumah untuk memasuki rumah penduduk dan menghalang-halangi lewat cara apa pun yang dimungkinkan agar program tersebut tidak dilaksanakan.[47]

Program pemberantasan penyakit pes yang sangat memberatkan masyarakat Surakarta akhirnya berakhir dengan perlawanan secara masif yang digerakan oleh Insulinde. Memasuki paruh kedua abad ke-20 Surakarta menjadi kota yang secara cepat dimasuki paham komunis dan kekuatan Sarekat Islam Surakarta merupakan bagian yang terkena pengaruh tersebut.

2. Budaya Politik di Surakarta

Sarekat Islam Surakarta pun terkena imbas dari pengaruh kekuatan sayap kiri Sarekat Islam Semarang. Kepemimpinan Sarekat Islam Surakarta yang terpecah-pecah memberikan dorongan kepada beberapa pimpinan Sarekat Islam Surakarta untuk memberikan afiliansinya kepada kekuatan kiri di Semarang. Mas Marco Kartodikromo mengambil alih pimpinan Sarekat Islam Surakarta setelah kepemimpinan pergerakan di Surakarta mengalami kemacetan. Walaupun akhirnya ia meninggalkan Surakarta dan bergabung ke Semarang.[48]

Perkembangan politik di Surakarta memang menjadi suatu jalur pergerakan nasional yang dinamis tetapi pada sisi yang lain gerakan-gerakan ini juga dilaksanakan melalui gerakan budaya. Kota Surakarta merupakan acuan dari lahir dan berkembangnya pergerakan nasional tidak hanya secara politik tetapi juga menjadi barometer perkembangan budaya Jawa. Pada masa pergerakan nasional terutama pada tahun-tahun awal pergerakan berbagai gerakan budaya muncul sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gerakan nasional sendiri. Hal ini menjadi wajar karena terjadi stagnasi dari proses perkembangan budaya Jawa. Perkembangan bahasa sebagai alat pergaulan pada masa pergerakan telah beralih kepada bahasa Melayu sebagai lingua franca, tidak heran ketika pada tahun-tahun 1918 muncul gerakan nasionalisme Jawa yang diusung oleh kekuatan Keraton Surakarta.

Menurut Benedict R. Anderson,[49] Jawa terutama kerajaan-kerajaannya telah mengalami dua krisis yang telah disangga bersama-sama oleh orang Jawa dan rakyat-rakyat terjajah lainnya. Pertama adalah krisis politikokultural dimana sejak permulaan abad ke-17 para penguasa Jawa benar-benar telah mengalami serangkaian kesalahan, kehinaan dan bencana yang hampir-hampir tak kunjung henti.[50] Sejak akhir abad ke-18 raja-raja Pakubuwono, Hamengkubuwono dan Mangkunegoro, semuanya telah menjadi raja-raja kecil yang “berkuasa” dengan perkenan belanja dan bertahan hidup secara ekonomi demi subsidi Belanda. Hancurnya VOC tidak membuat pengaruh yang baik bagi golongan atas masyarakat Jawa. Para penguasa Jawa dari tahun 1800 hanya sedikit berupaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Belanda. Pemberontakan Diponegoro sendiri lebih banyak merupakan perang-saudara Jawa ketimbang masalah anti-Belanda, dan dalam hal ini Belanda mendukung musuh-musuh Sang Pangeran.[51] Sesudah 1830 orang-orang Jawa secara fisik berhantaman dengan kaum penjajah hanyalah sekedar sekelompok haji, jagoan, petani dan unsur-unsur dalam kalangan rakyat biasa.[52] Adapun lapis-atas orang Jawa telah menjadi perkakas setia bagi Belanda dalam menegakkan segala kebijakan penjajah Belanda dan menjadi levende wayangpoppen (boneka-boneka hidup). Ketidakmampuan golongan elit Jawa membebaskan ketertidasan rakyat dari belenggu penjajahan diungkapan secara gamblang oleh pujangga Keraton Ranggawarsita dalam Serat Kalatidha yaitu:

Ratune Ratu utama

Patihe Patih linuwih

Pra nayaka tyas raharja

Panekare becik-becik

Parandene tan dadi

Paliyasing kalabendu

Paliyasing kalabendu….[53]

(Rajanya raja utama

Perdana menterinya tegak dalam kebenaran

Bupatinya konstan hati

Pembantunya sempurna

Namun tak seorang pun tetap tinggal

Zaman malapetaka).

Bait ini menunjukkan bahwa bahkan seorang raja yang turun menurun sempurna pun sekarang tidak mampu lagi untuk memenuhi tugas lamanya yang telah dirumuskannya sendiri yaitu guna mencegah kalabendu. Raja hanya mampu menunjukan kekuasaannya melalui berbagai politik simbol yang dipergunakan melalui berbagai gaya hidup, karya sastra, dan upacara-upacara yang dibesarkan melalui mitos-mitos.

Kehidupan keraton pada masa-masa awal abad ke-20 mengalami sebuah kemunduran secara politis akibat kekuasaan kolonial Belanda. Gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuatan kolonial Belanda yang dilakukan oleh Keraton pun akhirnya menjadi sebuah gerakan perlawanan simbolis. Baik gerakan politik maupun budaya. Munculnya nasionalisme Jawa menunjukan personifikasi dari Pakubuwana X sebagai pimpinannya. Walaupun gerakan ini tidak dilakukan dengan gerakan politik secara substantif tetapi lawatan-lawatan Pakubuwana X ke berbagi kota pada awal-awal tahun 1900-an mendapatkan sambutan dari berbagai kalangan rakyat dan hal ini menimbulkan kekhawatiran dari pihak pemerintah kolonial, walaupun dalam melakukan perjalanan ini Pakubuwana harus mendapatkan ijin dari pemerintah kolonial.[54] Kuntowijoyo menjelaskan gerakan politik secara simbolis ini juga didukung oleh dua simbol  yaitu pertama simbol religiusitas tradisi dimana ideologi Pakubuwana X sebagai Panatagama[55] dan kedua adalah dapat menjelma menjadi nasionalisme dan Pan-Islamisme yang membuat sulit posisi Residen Surakarta di hadapan elit pribumi dan rakyat.[56] Walaupun adanya gerakan politis simbolis dari Pakubuwana X sebagai raja bukan berarti menjadi pertanda penentangan secara langsung kerajaan Surakarta terhadap hegemoni kolonial karena politik yang dijalankan oleh Pakubuwana X secara simbolis masih bersifat affirmative dimana masih adanya penerimaan kebijakan-kebijakan kolonial yang dianggap wajar.

Krisis mandulnya kekuasaan raja Surakarta juga diikuti oleh prilaku-prilaku priyayi-priyayi yang sangat hedonis. Hal ini juga tidak terlepas dari kebiasaan Sunan Pakubuwana X yang gemar berprilaku hedonis seperti dansa ala barat, minum-minuman keras, memelihara selir yang banyak.[57] Dan tentunya budaya menghisap candu salah satu bagian dari budaya hedonis para priyayi Keraton Surakarta.[58] Kehedonisan raja dan priyayi dapat terlihat dari berbagai perayaan-perayaan untuk memperkuat simbol raja. Perayaan-perayaan yang dilakukan untuk menyambut berbagai upacara keagamaan maupun upacara kerajaaan dilakukan di Istana maupun di taman raja yaitu Taman Sriwedari.[59]

Krisis kedua adalah krisis sastra dan bahasa yang menurut Benedict R. Anderson disebabkan kehancuran kerajaan Majapahit dan kehancuran peradaban pesisir Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung. Kehancuran dua kebudayaan ini dianggap sebagai jaman kegelapan Jawa yang pekat karena terobek-robek oleh berbagai macam peperangan, pembuangan, perampokan, pembantaian dan kelaparan.[60] Betapa dahsyat kehancuran itu dapat dilihat dari keterbatasan pengetahuan tentang kebudayaan Jawa kuno. Pada saat budaya sastra Jawa mulai hidup kembali yaitu dalam abad ke-18 akhir sebagian besar pustaka Sansekerta Jawa Kuno itu telah hilang atau hampir tak dipahami lagi, sementara tradisi panjang penggubahan puisi di kalangan priyayi istana pada dasarnya telah lenyap.[61] Akibatnya, perkembangan bahasa menjadi bagian dari politik dengan munculnya bahasa yang bertingkat-tingkat sesuai dengan hirarki masyarakat Jawa yang feodal. Perkembangan ini didukung oleh pihak kolonial Belanda sebagai bagian dari politiknya mengekalkan kekuasaannya terhadap priyayi-priyayi yang telah memiliki budaya baru yaitu gila hormat.[62]

Krisis-krisis tersebut pada masa pergerakan menjadi sebuah gejolak-gejolak dalam masyarakat yang dituangkan dalam berbagai gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan ini terimplementasikan dalam sebuah gerakan budaya yang memiliki dua arah terhadap dua kekuasaan yaitu kekuasaan kolonial dan feodal yang diwakili oleh raja, dan priyayi-priyayi pembantu raja. Dua arah gerakan budaya tersebut adalah budaya affirmative dan budaya kritis.[63]

Gerakan politik yang telah modern juga menunjukan ke arah sana. Di Surakarta seperti telah dibahas di awal kekuatan politik terletak pada gerakan-gerakan Boedi Oetomo dan Sarekat Islam. Boedi Oetomo banyak didukung oleh kalangan priyayi dan bangsawan kerajaan sedangkan Sarekat Islam lebih banyak didukung oleh kalangan rakyat kecil dan pedagang. Dalam perjalanan gerakan Sarekat Islam Surakarta lebih banyak menggunakan budaya kritis dalam menghadapi dua kekuasaan yaitu kekuasaan kolonial dan feodal. Begitu pula menyikapi kondisi organisasi Sarekat Islam sendiri terutama CSI. Budaya kritis yang dilakukan digunakan sebagai penyeimbang kekuatan dari kekuatan dan kekuasaan CSI yang sangat besar. Selain itu, budaya kritis yang digunakan oleh Sarekat Islam Surakarta merupakan bagian dari konflik dengan CSI sendiri yang telah berlangsung cukup lama yaitu semenjak kekuasaan dan kepemimpinan Sarekat Islam berpindah ke kota Surabaya.

 


[1] Suhartono (terjemahan), “Beberapa Persoalan Sekitar Perkembangan Nasionalisme Indonesia”, makalah dalam The First International Conference for Southeast Asian Historian di Singapura tanggal 16-21 Januari 1961, hal. 55.

[2] Menurut D.M.G. Koch, Ethische politiek ialah suatu politik guna kepentingan kaum uang negeri Belanda yang mempunyai  pabrik-pabrik besar dan kantor-kantor dagang ekspor disana dan kantor-kantor impor di negeri ini sedangkan sistem pemerintahan tetap perwalian, D.M.G. Koch, Menudju Kemerdekaan, Sejarah Kebangsaan Indonesia sampai 1942, Jajasan Pembangunan: Djakarta, 1951, hal. 21.

[3] Untuk studi yang lebih lengkap mengenai munculnya elit baru ini lihat buku karya Robert van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia, Pustaka Jaya: Jakarta, 1984.

[4] Akira Nagazumi, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918, Grafitti Press: Jakarta, 1989, hal. 25. Robert van Niel juga menyatakan bahwa bila sebelumnya kedudukan-kedudukan tinggi dalam hierarki kepegawaian Hindia Belanda diberikan atas dasar asal keturunan, politik kolonial yang baru membuat pendidikan sebagai suplemen pada asal keturunan dan dalam kurun waktu dan keadaan tertentu pendidikan dijadikan sebagai ukuran utama. Robert van Niel, op.cit., hal. 75.

[5] Akira Nagazumi, op.cit.., hal. 37.

[6] Candu atau Opium telah menjadi monopoli pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1860 pada masa liberalisasi ekonomi yang menggantikan sistem ekonomi tanam paksa. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan lelang opium kepada bandar-bandar opium yang kebanyakan dari golongan Cina dan membagi wilayah-wilayah penyebaran opium di Jawa. Pemerintah kolonial Belanda juga membuat jawatan bagi produksi opium yang dinamakan jawatan opium regi. James R.Rush, Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-BandarOpium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910, Mata Bangsa: Yogyakarta, 2000.

[7] Robert van Niel, op.cit., hal. 108.

[8] ibid.., hal. 75.

[9] Akira Nagazumi, op.cit. hal. 62.

[10] Soembangsih, Gedenkboek Boedi Oetomo, 1908-1918, Tijdschrift Nedrl. Indie Oud & Nieuw, Amsterdam, 1918, hal. 9, dalam PitutSoeharto dan Zainoel Ihsan, Cahaya di Kegelapan: Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam, Pertumbuhannya dalam Dokumen Asli, Jayasakti: Jakarta, 1981, hal. 25-39.

[11] Pergerakan Islam sangat jelas ditulis dalam buku Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, LP3ES: Jakarta, 1996.

[12] George Mc. Turnan Kahin menerangkan dalam hal ini adalah pertumbuhan awal dari Sarekat Islam yang bermula dari Sarekat Dagang Islam yang bertujuan menghadang dominasi perdagangan golongan Cina khususnya di wilayah Surakarta, dan juga dijelaskan terlepas dari fungsi ekonomi tersebut tetapi juga sebagai simbol persatuan keagamaan yang bisa menyatukan orang Indonesia melawan orang asing mula-mula terutama orang Cina, George Mc. Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, UNS Press: Surakarta, 1996, hal. 86.

[13] Lihat juga Deliar Noer yang menyatakan bahwa kemunculan Sarekat Islam didasarkan pada kompetisi yang meningkat dalam bidang perdagangan batik terutama dengan pedagang Cina, sikap superioritas orang Cina terhadap orang Indonesia sejak berhasilnya Revolusi Cina tahun 1911. Selain itu adanya tekanan dari golongan bangsawan di Solo. Deliar Noer, op.cit., hal. 115-116.

[14] Sin Po, 11 Oktober 1921, lihat juga Neratja, 18 Oktober 1921. Koleksi Perpustakaan Sanapustaka Kraton Surakarta.

[15] Takashi Shiraishi, loc.cit., hal. 64, lihat juga Deliar Noer, op.cit., hal. 117, George Mc. Turnan Kahin, loc.cit., hal. 87, Robert van Niel, loc.cit., hal. 126-127, Amelz, H.O.S. Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya, Bulan Bintang: Djakarta, hal. 92-93.

[16] Cahaya di Kegelapan: Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam, Pertumbuhannya dalam Dokumen Asli, Jayasakti: Jakarta, 1981.

[17] Utusan Hindia, 24 Maret 1912 dalam Deliar Noer, op.cit., hal. 125.

[18] George Mc Turnan Kahin, op.cit., hal. 87.

[19] D.M.G. Koch, Menudju Kemerdekaan: Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai 1942, Jajasan Pembangunan: Djakarta, 1951, hal. 28. Lihat juga J.Th. Petrus Blumberger, De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-indie, Foris Publications: Dordrecht Holland, 1987, hal. 59.

[20] A.P.E. Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?, Grafitipers: Jakarta, 1985, hal. 23. lihat juga Dewi Yuliati, Semaoen: Pers Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang, Bendera: Semarang, 2000, hal. 23-24.

[21] A.P.E. Korver, ibid., hal. 24 dan juga D.M.G. Koch, op.cit., hal. 26-29.

[22] Statuten Perhimpoenan CSI Soerakarta, Soerabaja, 26 Juli 1915 dalam Pitut Soeharto dan A. Zainoel Ihsan, loc.cit., hal. Lampiran 3.

[23] A.P.E. Korver, loc.cit., hal. 35.

[24] Lihat Takashi Shiraishi, loc.cit., hal. 99.

[25] ibid., hal. 111-115.

[26] ibid., hal. 105-106. Lihat juga novel tetralogi karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Rumah Kaca sangat jelas menerangkan kekalahan Goenawan dan kelompok pertama pendiri Sarekat Islam. Pramoedya Ananta Toer, Rumah Kaca, Hasta Mitra: Jakarta, 1987.

[27] ibid., hal. 106-107. lihat juga A.P.E. Korver, op.cit., hal. 37-41.

[28] A.P.E. Korver, ibid., hal. 40.

[29] ibid., hal. 57. lihat juga Akira Nagazumi, loc.cit., hal. 157-176, Boedi Oetomo adalah organisasi yang sangat giat mendukung dan mengkampanyekan diadakannya milisi ini. Robert van Niel, loc.cit., hal. 177-178.

[30] Dewi Yuliati, loc.cit., hal. 46.

[31] ibid.

[32] George Mc Turnan Kahin, loc.cit., hal. 89.

[33] Untuk lebih jelas mengenai aktivitas Boedi Oetomo di dalam volksraad dan juga Sarekat Islam lihat Akira Nagazumi, loc.cit., hal. 200-220.

[34] Deliar Noer, loc.cit., hal. 129.

[35]ibid., hal. 130. lihat juga A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat: Jakarta, 1994, hal. 8,  Takashi Shiraishi, loc.cit., hal. 128-130, Dewi Yuliati, loc.cit., hal. 130-140, Soe Hok Gie, Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920, Bentang: Yogyakarta, 1999, hal. 31. Soewarsono, Berbareng Bergerak: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaoen, Lkis: Yogyakarta, 2000, hal. 56.

[36] Sin Po, 14 Juni 1921, koleksi perpustakaan Sanapustaka Kraton Surakarta.

[37] Robert van Niel, loc.cit., hal. 163.

[38] Masalah nasionalisme Jawa menjadi kajian yang penting pada tahun 1918 ketika berlangsungnya Kongres Pengembangan Kebudayaan Jawa yang berlangsung di Surakarta dari tanggal 5-7 Juli 1918. Terjadi debat yang serius antara Tjiptomangunkusumo dan Soetatmo Soerjokoesoemo mengenai masalah nasionalisme yang sedang dirancang.  Takashi Shiraishi, “Satria VS. Pandita, sebuah Debat dalam Mencari Identitas”, dalam Akira Nagazumi (ed.), Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX dan XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia, Jakarta: YOI, 1986, hal. 159-187.

[39] Ruth McVey, The Rise of Indonesian Communism, Cornell University Press: Ithaca, New York, 1965, hal. 23.

[40] Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Grafiti: Jakarta, 1997, hal. 140. Untuk tulisan mengenai munculnya organisasi buruh dan pemogokan buruh dapat dilihat karya yang sangat lengkap dari John Ingleson, In Search of Justice: Workers and Unions in Colonial Java, 1908-1926, Oxford University Press: New York, 1986., dan juga karya Bambang Sulistyo, Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah, Tiara Wacana: Yogyakarta, 1995.

[41] George D. Larson, Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942, UGM Press: Yogyakarta, 1990, hal. 61.

[42] ibid., hal. 132.

[43] Takashi Shiraishi, loc.cit., hal. 107-108. lihat juga George D. Larson, ibid., hal. 75. Mundurnya para petinggi dan pegawai kraton disebabkan campur tangannya Residen Van Wijk yang sangat khawatir terhadap perkembangan Sarekat Islam dan menganggap Sarekat Islam dapat membangkitkan gerakan Nasionalisme Jawa. Kebijakan residen Van Wijk dengan mengirimkan Hangabehi ke Eropa padahal Pangeran Hangabehi sebagai pelindung Sarekat Islam Surakarta. Hubungan Kraton Solo dengan Sarekat Islam didasarkan pada keuntungan yang akan diperoleh kraton sebagai pembawa panji gagasan nasional yang dapat mempertinggi kedudukannya yang telah direndahkan dalam program reorganisasi.

[44] Takashi Shiraishi, ibid., hal. 109.

[45] George D. Larson, op.cit., hal. 132-134, lihat juga Takashi Shiraishi, ibid., hal. 194.

[46] Haji Misbach nantinya akan menjadi tokoh penting dalam gerakan Tentara Kanjeng Nabi Muhammad di Surakarta pada tahun 1918.

[47] ibid., hal. 154.

[48] ibid.

[49] Benedict R. Anderson, “Sembah-Sumpah, Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa”, dalam Prisma 11, November 1982, hal. 69-96.

[50] Sebagai catatan singkat: 1629-VOC memukul Sultan Agung di gerbang Batavia, 1674-Mataram diobrak-abrik Trunojoyo. Buat pertama pertama kali dalam sejarah, Jawa telah dilanda prajurit wong sebrang Bugis, Bali, Madura, Belanda. 1677-Amangkurat II diangkat di atas tahta baru Kartasura oleh VOC yang berhasil menumpas Trunojoyo. 1707- Amangkurat III dimakzulkan oleh VOC dan dibuang ke Ceylon. Boneka Pakubuwono Pacina. Kartasura dibakar oleh pemberontak-pemberontak Cina dan Jawa. Pakubuwono II menyerahkan seluruh pesisir utara Jawa kepada VOC sebagai imbalan tahta baru di Surakarta. 1755 dan 1757-VOC memaksakan pembagian kerajaan menjadi Kasunanan dan Kasultanan dan Mangkunegaran. 1809- Hamengkubuwono II diturunkan oleh Deandels. 1812-Hamengkubuwono II dibuang ke Penang oleh Raffles. 1814-Kesultanan dipecah dengan diciptakannya Pakualaman oleh Raffles. 1830-Diponegoro dilumpuhkan dan dibuang. Dan seterusnya.

[51] Dalam Babad Diponegoro tak sepatah juga Pangeran Diponegoro berbicara mengusir Belanda, yang pasti tidak jelas apakah Pangeran Diponegoro berpikir tentang “Belanda” sebagai satu kolektivitas. ibid., hal. 74.

[52] Lihat Sartono Kartodirdjo, Protest Movement in Rural Java: a Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Century, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973.

[53] R.Ng. Ranggawarsita, Serat Kalatida, Surakarta: Persatuan, t.t.

[54] Beberapa kunjungan Pakubuwana X adalah tahun 1903 ke Maos dan Semarang, 1905 ke Surabaya, dan tentunya adalah mengutus orang untuk mengunjungi makam Pakubuwana VI di Ambon, Kuntowijoyo, Raja, Priyayi, dan Kawula, Ombak:Jogjakarta, 2004, hal. 35. Lihat Juga George D. Larson, Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942, UGM Press: Yogyakarta, 1990.

[55] Panatagama artinya seseorang yang menjadi penata agama kemungkinan hampir sama dengan khalifah.

[56] ibid., hal. 33.

[57] ibid., hal. 31-53. Menurut orang-orang Belanda terutama residen Surakarta, Pakubuwana X adalah seorang yang lemah karakternya, ia dianggap sebagai anak manja yang suka pada pakaian kebesaran yang bagus, bintang penghargaan, perempuan dan makan-makanan yang enak samapai badannya gemuk, suka minum alkohol dan merokok. Tetapi tidak memiliki kecerdasan.

[58] Lihat James R. Rush, Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910, Mata Bangsa: Yogyakarta, 2000, juga Otto Sukatno CR, Seks Para Pangeran: Tradisi dan Ritualisasi Hedonisme Jawa, Bentang: Yogyakarta, 2003.

[59] Perayaan-perayaan ini tentunya sebagai simbolisasi kekuasaan Pakubuwana X yang memainkan peranan politiknya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Hanya dengan simbolisasi inilah maka Pakubuwana X mampu memperlihatkan kekuasaan, kemegahannya sebagai seorang raja yang telah kalah secara politis.

[60] Benedict R. Anderson, op.cit., hal. 77.

[61] ibid., hal. 76.

[62] Penggunaan bahasa yang bertingkat dikalangan masyarakat Jawa mendapat tentangan dari kalangan kaum pergerakan, terutama CSI dengan gerakannya Djawa Dipa. Gerakan ini dipimpin oleh dua pemimpin SI Surabaya yaitu Tirtodanoedjo dan Tjokrosoedarmo yang bertujuan menghapus bahasa Jawa tinggi (kromo) dan menjadikan bahasa Jawa rendah (ngoko) sebagai bahasa Jawa yang standar. Lihat Takashi Shiraishi, loc.cit., hal. 143 dan Benedict R. Anderson, loc.cit., hal. 84-85.

[63] Kuntowijoyo, op.cit., hal. 93. Sebuah budaya disebut afirmatif bila ia mendukung kekuasaan dan menjadi alat dominasi. Sebaliknya, sebuah  budaya disebut kritis bila ia menolak kekuasaan, dan tidak mau menjadi alat dominasi.

Iklan

3 comments on “PERTARUNGAN ELIT: SURAKARTA MASA PERGERAKAN NASIONAL

  1. Ping-balik: KOLEKSI SEJARAH INDONESIA AWAL ABAD KE-20(BERSAMBUNG) | Driwancybermuseum's Blog

  2. ppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnngggggggggggggg lllllllwwwwwwwwww ddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssss

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s