Perdagangan Perempuan: Pergundikan dan Poligami

Perempuan Jawa 1905 (Koleksi: www.kitlv.nl)

Perempuan Jawa 1905 (Koleksi: http://www.kitlv.nl)

Human Trafficking atau perdagangan manusia masih menjadi problem yang hingga kini tetap membayangi kehidupan masyarakat dunia dan Indonesia. Perdagangan manusia sejatinya merupakan bagian dari perbudakan yang telah berkembang sejak masa lampau sebelum penjajahan modern masuk ke Indonesia. Perdagangan manusia ini bukan hanya masalah lokal tetapi telah menjadi sebuah jaringan global yang rapi. Korban dari perdagangan manusia ini banyak menimpa anak-anak dan kaum perempuan. Perdagangan manusia dalam konteks ini tidak hanya dilakukan melalui transaksi jual beli secara langsung tetapi terkadang terlegitimasi oleh kekuasaan. Pada masa lampau dilakukan oleh kaum bangsawan dengan istilah pergundikan dan pada masa kini pergundikan dilegitimasi agama dengan sebutan poligami.

Khusus pergundikan yang marak terjadi pada masa kolonial, merupakan bentuk budaya feodal yang banyak dilakukan oleh kaum bangsawan istana dan diikuti oleh masyarakat Eropa yang berada di Jawa. Kaum perempuan menjadi korban bahkan dalam usia yang belum dewasa, tentunya alasan yang diungkapkan merupakan alasan ekonomi dan juga perbaikan keturunan. Tidak segan-segan orangtua menyetujui anaknya dipergundik oleh kaum bangsawan atau orang Eropa yang memiliki kekuasaan untuk mendapatkan harta dan status sosial dalam masyarakat. Banyak cerita mengenai pergundikan pada masa lampau ini yang diangkat lewat novel. Gambaran menarik tentunya berasal dari novel Pramoedya Ananta Toer melalui Tetralogi Bumi Manusia dan Gadis Pantai. Bagaimana pergundikan biasanya menimpa perempuan yang berasal dari lapisan sosial terendah. Tetapi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan dalam masyarakat terendah saja yang menjadi korban pergundikan. Perempuan lapisan bangsawan pun juga menjadi korban pergundikan ini. Peter Carey dalam bukunya Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855 menjelaskan mengenai kata-kata Van Hagendorp bahwa kebencian dan penghinaan yang dirasakan oleh masyarakat Jawa terhadap orang-orang Eropa dalam tahun-tahun tersebut pastilah diperparah dengan apa yang seenaknya dilakukan oleh para pejabat tinggi dan rendahan terhadap perempuan pribumi: sejumlah residen yang saya tahu nama mereka (P.H. van Lawick van Pabst residen Jogjakarta, H. J. Domis residen Semarang), memaksa para pembesar (Jawa) yang di bawah kekuasaan para Residen itu untuk menyerahkan istri-istri (dan anak-anak perempuan) mereka yang sah kepada para Residen. Hal ini sebenarnya telah diperparah pada tahun-tahun sebelum perang Jawa ketika Mayor Tumenggung Wironegoro merupakan seorang pemasok perempuan keraton bagi pejabat Eropa. Maka tepatlah bahwa kekuasaan memainkan peranan dalam hal perdagangan perempuan masa kolonial. Ini seperti yang dikatakan oleh antroplog perempuan Ann Stoler bahwa kekuasaan seksual mendasar perannya dalam cara kerja politik penjajahan dalam masa jaya kolonialisme.

Masalah kedua adalah pergundikan modern (poligami). Bukan tanpa alasan mengapa norma agama terutama Islam dengan diperbolehkannya laki-laki berpoligami, dapat menjadikannya ke dalam pergundikan dan perdagangan manusia. Masalah ini telah ada cukup lama dan banyak juga yang menentang praktek ini. Poligami banyak dilakukan dikarenakan tingkat kemiskinan keluarga perempuan sehingga mau tidak mau mengharuskan para perempuan tersebut dikawinkan secara paksa oleh orangtua mereka. Saskia Eleonora Wieringa dalam bukunya Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia menjelaskan peristiwa sejarah bagaimana gerakan perempuan pada masa gerakan nasional terutama Persatuan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII) yang merupakan gabungan dari 20 Organisasi perempuan dalam kongres ke-2 nya menyerukan persatuan untuk melawan perdagangan perempuan melalui perkumpulan yang dibentuknya. Perkumpulan ini dinamakan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (P4A). Dasar dari semua ini adalah bahwa ada kesadaran bahwa ada hubungan langsung antara perdagangan perempuan dan pelacuran dengan kemiskinan penduduk tani yang dililit utang amat berat dan kondisi kerja yang sangat buruk bagi buruh perempuan pada umumnya. P4A juga mengatakan bahwa sebab-sebab perdagangan perempuan terutama juga dikarenakan selain kondisi ekonomi perceraian sepihak dan poligami yang telah mendorong perempuan-perempuan muda jatuh ke pelukan tangan orang-orang yang mencari penghidupan dengan membujuk gadis-gadis yang lugu. Dan bahwa daya upaya mengubah hal tersebut adalah jika perempuan menjadi kuat secara ekonomi, untuk itu yang diperlukan adalah kesempatan pendidikan dan pekerjaan serta berakhirnya pergundikan.

Masa lalu yang menjadi cermin seakan-akan terbelah ketika kita melihat pada saat ini masyarakat Indonesia dengan gampangnya melakukan pergundikan, poligami yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Budaya penindasan yang tetap dilanggengkan oleh sebagian masyarakat melalui kekuasaan ekonomi dan terkadang berkedok ajaran agama. Sehingga sudah sepatutnya ada gerakan anti pergundikan dan poligami untuk memperkecil praktek-praktek perdagangan perempuan secara legal.

————-0000————–

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s