Pedagang Klonthong dan Mindering Cina di Jawa Masa Kolonial

Pedagang Klontong Cina tahun 1900 (sumber: kartu pos, koleksi Kraton Kasunanan Surakarta)

Perubahan perekonomian masyarakat Jawa telah berlangsung sejak diperkenalkannya penggunaan uang sebagai alat pembayaran pajak oleh pemerintah kolonial Belanda  pada akhir abad ke 19. Sebelumnya pembayaran pajak yang dikenakan oleh masyarakat pedesaan dapat dibayar dalam bentuk natura ataupun kerja wajib. Peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda mengharuskan masyarakat desa membayar dengan uang tunai. Akibatnya adalah kebutuhan akan uang tunai di pedesaan semakin meningkat dan masyarakat pedesaan yang sebagian besar petani harus memenuhi pembayaran pajak ini dengan menyewakan lahan-lahan mereka kepada pihak perkebunan. Sehingga masyarakat pedesaan kehilangan lahan sebagai alat produksi, sebagai gantinya mereka bekerja sebagai buruh di perkebunan-perkebunan swasta. Hal ini telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah kolonial Belanda yang mengetahui benar bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan uang tunai, para petani tidak dapat menggantungkan usaha mereka kepada sektor pertanian, sehingga sektor perkebunan menjadi alternatif untuk mendapatkan uang tunai dengan bekerja sebagai buruh. Keuntungan yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda adalah sewa tanah yang murah dari petani untuk perkebunan dan buruh murah untuk terlibat dalam produksi perkebunan. Baca lebih lanjut

Iklan