PARTAI POLITIK DAN MEDIA MASSA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Surat Kabar Harian Rakyat

Surat Kabar Harian Rakyat

Masa demokrasi terpimpin, partai politik maupun organisasi politik tidak bisa lepas dari pers. Partai politik telah menggunakan pers dalam mendukung maupun menjadi oposisi dari pemerintahan yang berkuasa. Sistem kekuasaan masa demokrasi terpimpin juga mempengaruhi fungsi pers, yang lebih banyak bersifat sebagai corong kekuasaan pemerintah yang berkuasa, sehingga fungsi pers sebagai kontrol sosial tidak nampak bahkan hilang.[1]

Pers memiliki hubungan yang sangat erat dengan organisasi politik maupun partai politik dari pertamakalinya pers dikelola oleh para jurnalis Indonesia. Hubungan ini berkaitan dengan fungsi pers sebagai penyebar informasi dan alat propaganda yang efektif bagi partai politik dalam mengkampanyekan program serta tujuan partai tersebut. Masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin pers sangat berperan bagi kelangsungan kampanye partai politik, hampir setiap partai politik memiliki surat kabar baik yang terbit harian maupun mingguan serta bulanan. Surat kabar ini dikelola sama baiknya dengan surat kabar umum yang tidak berafiliasi dengan partai politik dan bahkan menjadi alat pemasukan dana bagi partai politik. Partai-partai politik yang memiliki surat kabar seperti PKI, Masyumi, PNI, NU dan lain sebagainya sangat gencar melakukan kampanye melalui media massa. Baca lebih lanjut

Iklan

MASYARAKAT DAN PERUBAHAN SOSIAL: SURAKARTA AWAL ABAD XX

Tengah Passar Besar-Solo 1895 (Koleksi: http://www.kitlv.nl)

Pada awal abad XX tumbuh elit modern Indonesia yang gejala dan prosesnya juga tampak dalam konteks lokal Surakarta yang semula merupakan kota kerajaan di pedalaman yang diawasi pemerintah kolonial, mulai berubah wajah dan semangatnya. Perubahan ini disebabkan berbagai faktor yang mendorong berbagai kemajuan di tanah kerajaan berkaitan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, mulai dari status kerajaan hingga berbagai kebijakan ekonomi – politik kolonial. Baca lebih lanjut