Kerja Magang dan Pelanggengan Kekuasaan Kroni

Bupati Garoet Raden Adipati Ario Wiratanoedatar VIII bersama Wedono dan Pengiringnya Tahun 1901 (Koleksi: www. kitlv.nl)

Melihat masa lalu seperti melihat cermin yang terkadang memantulkan gambar-gambar persamaan dengan masa kini. Permasalahan sosial pada masa lalu masih juga terlihat pada masa kini dan tidak berakhir. Mata pencaharian atau pekerjaan menjadi masalah yang cukup penting pada masa kolonial karena berkaitan erat dengan stratifikasi sosial pada masa itu. Masyarakat Kolonial terutama Jawa telah terstratifikasikan menjadi stratifikasi kolonial dan stratifikasi tradisional kerajaan. Stratifikasi ini membawa implikasi terhadap pembatasan-pembatasan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan bagi masyarakat terutama masyarakat pribumi yang bukan dari golongan priyayi.

Pada masa Kolonial, masyarakat di Hindia Belanda secara diskriminatif telah sengaja dikelompok-kelompokkan oleh pemerintah Kolonial Belanda ke dalam tiga lapisan masyarakat. Lapisan pertama adalah Orang Eropa (orang Belanda dan orang Eropa lainnya). Lapisan kedua adalah Orang Timur Asing (orang Cina, Jepang, Arab, India). Lapisan ketiga atau yang terakhir adalah pribumi. Ini merupakan suatu taktik pemerintah kolonial, yaitu mencetak atau menempatkan orang Indonesia menjadi kelas bawahan atau  kelas  pekerja  di  institusi  swasta  maupun  pemerintah  Pangreh  Praja (Inlands Bestuur). Mereka tidak dicetak untuk mejadi kelas elite (priyayi) dan calon pemimpin. Kecuali para anak pejabat atau kepala daerah (De Inlandse Hoofden: seperti Asisten Wedana, Wedana, dan Bupati) yang berasal dari aristokrasi lama (kaum ningrat)  atau  priyayi  birokrasi.  Mereka  tetap  dipertahankan  oleh pemerintah kolonial sebagai kelompok yang memiliki hak istimewa untuk mewarisi  atau  menduduki jabatan-jabatan  kepala  daerah  dan  hak-hak istimewa lainnya yaitu dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Itulah sebabnya, sistem pemerintahan feodal masih berkembang secara subur di Hindia  Belanda  sampai  akhir  pemerintahan kolonial Belanda, walaupun bentuk pemerintahan liberal telah diprogramkannya sejak awal abad XIX.

Ketika   pemerintah   kolonial   Belanda   berkuasa   Hindia   Belanda   sejak pertengahan  kedua  abad  XIX,  penduduk  Pribumi  menjadi  pegawai atau bekerja  sebagai  pejabat  daerah  di  linkungan  instansi-instansi pemerintah Pangreh Praja (Inlands Bestuur) adalah amat sangat sulit. Ada aturan-aturan yang membatasi penduduk pribumi untuk menjadi pegawai negeri. Tidak sembarang  orang  atau  setiap  penduduk  pribumi  dapat  dengan  mudah menjadi pegawai pemerintah, khususnya untuk menjadi pejabat kepala daerah (Inlands Hoofden), seperti misalnya asisten Wedana, Wedana, dan Bupati. Untuk  menjadi  pejabat  di  lingkungan  administrasi  pemerintahan  Pangreh Praja, seorang pribumi harus melalui proses kerja magang terlebih dahulu. Kerja magang adalah suatu pekerjaan yang paling rendah, yaitu pekerjaan juru tulis, di dalam struktur kepegawaian pada waktu itu.

Ketika diperkenalkannya sistem perkebunan itu, diciptakan institusi baru yang dikenal  sebagai  kontrolir (pengawas)  untuk  mengawasi  tingkat-tingkat pemerintahan Jawa yang lebih rendah (bupati). Semenjak itulah kekuasaan seorang bupati merosot sampai pada posisi yang paling rendah yang belum pernah dialami sebelumnya. Di masa kerajaan, penguasa daerah itu dikenal sebagai  bupati  dengan  mengurus  daerahnya  sendiri,  kemudian berubah menjadi regent menjadi bawahan langsung pemerintah kolonial Belanda di lingkungan administrasi Inlands Bestuur (Pangreh Praja).

Pangreh Praja di Jawa 1890 (Koleksi: http://www.kitlv.nl)

Para bupati itu tidak lagi mendapat tanah apanage tetapi diberi gaji berupa uang oleh pemerintah Kolonial Belanda. Untuk memperoleh kesetiannya, mereka   diberi gelar-gelar kehormatan yang tinggi yang biasanya diperuntukkan  kepada  para  bangsawan tinggi kerajaan dan keturunan langsung  dari  raja seperti  pangeran,  adipati  atau aria.  Regent Demak adalah  contoh  seorang  yang  mendapat  gelar  pangeran  dari  Belanda. Hal ini merupakan suatu kelihaian pemerintah kolonial Belanda agar kekuasaannya ditingkat daerah  masih mendapat kepercayaan masyarakatnya karena masih menggunakan gelar-gelar feodalistis tersebut, walaupun wewenang dan kekuasaannya telah dibatasi dengan peraturan pemerintah, Reggeering Reglement no. 69 tahun 1854 (R.R. 69).

Penduduk pribumi, yang bukan keturunan seorang aristokrat atau ningrat (bupati), sulit untuk menduduki jabatan bupati. Bupati adalah suatu jabatan tertinggi yang dapat dinikmati oleh penduduk pribumi yang telah mendapat pendidikan barat. Kebanyakan penduduk pribumi hanya dapat menduduki jabatan pimpinan di lingkungan  adminitrasi pemerintah dibawah jabatan bupati (regent) yang pada waktu itu digolongkan sebagai priyayi. Untuk menjadi pegawai seperti tersebut diatas adalah sangat sulit, karena ada syarat-syarat  berat  dapat  dilalui.  Syarat-syarat  itu  antara  lain  adalah keturunan bangsawan atau aristokrat, pejabat atau kepala pribumi (inlands hoofden), kaya, loyal, berpendidikan. Syarat yang disebut terakhir ini yang umumnya harus dilalui dan dijalani oleh calon pegawai yang berasal dari pegawai rendahan, misalnya seorang (mantri) guru.

Bupati di Jawa 1880 (Koleksi: http://www.kitlv.nl)

Magang adalah suatu pekerjaan yang harus dijalani dalam waktu yang tak terbatas bagi seseorang (penduduk pribumi) sebelum dipercaya menduduki jabatan-jabatan tinggi di lingkungan kerja Pangreh Praja (Inlands bestuur). Magang dapat dilakukan pada pejabat dari orang Pribumi maupun Belanda. Pemagang tidak hanya diberi pekerjaan administratif di kantor sebagai jurutulis (pegawai rendahan) namun juga pekerjaan di luar kedinasan, misalnya sebagai pembantu di rumah yang diikuti magang. Ini dengan maksud agar pemagang itu mengetahui sopan-santun, etika, dan perilaku seorang pejabat, di samping mengetahui urusan-urusan adminitratif. Walaupun sudah bertahun-tahun ikut magang tetapi tidak memiliki prestasi kerja  yang  menonjol,  disiplin,  dan  tekun,  pemagang  itu  belum  akan dinyatakan lulus, maka selamanya akan hanya menjadi seorang pemagang  atau juru tulis saja. Kerja magang ini ada yang digaji ada yang tidak diberi gaji. Yang disebut terakhir ini biasanya adalah kerja magang yang dilakukan oleh priyayi di rumah keluarga pejabat tinggi (orang Pribumi atau Belanda). Oleh Sartono Kartodirdjo, ini disebut pekerjaan nyantrik, sedang Wertheim menyebutnya  sebagai magang-stelsel.

Karena bentuk kerja magang berdasarkan stratifikasi sosial yang ada di masyarakat dan seseorang yang masih berketurunan priyayi dapat dengan mudah menduduki jabatan-jabatan pemerintahan maka tidak heran gajala kroniisme telah muncul sejak saat itu. Bahkan pada masa sekarang pun, dalam mendapatkan pekerjaan kroniisme masih kerap terjadi dan dipraktekkan terutama di lingkungan pegawai negeri. Maka tidak heran bahwa kualitas pelayanan publik menjadi lemah.

Sumber:

Ricklefs, M.C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sartono Kartodirdjo, 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru:Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jakarta: PT Gramedia.

Sudarno, “Kerja Magang: Dari Juru Tulis Sampai Bupati di Hindia Belanda Menjelang Abad XX”, Makalah Pada Konfrensi Nasional Sejarah VIII, Tanggal 14-17 November 2006 di Jakarta.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s