RENTEN

 

Kediaman Gubernur Jendral Batavia (Foto Koleksi: Kraton Kasunanan Surakarta)

Kediaman Gubernur Jendral Batavia (Foto Koleksi: Kraton Kasunanan Surakarta)

Api baru-baru ini telah mengabarkan tentang pidatonya Baldwin, yang kata bahwa apabila pemerintah-pemerintah yang sekarang memegang kekuasaan negeri itu hendak berlaku hemat, maka pemerintah-pemerintah tadi haruslah meninggikan pajak-pajak.

Pidato dari Baldwin tadi terutama ditujukan pada pemerintahan Inggris, tetapi itu juga sebagai peringatan kepada pemerintah lain-lain negeri, yang menurut verslag-verslag begrooting  ternyata begitu royal dan begitu dalam terendam dalam lautan pinjaman. Baca lebih lanjut

Iklan

Rekest C.S.I tentang Inlandsche Verponding pada Gubernur Generaal

Kediaman Gubernur Jendral Batavia (Foto Koleksi: Kraton Kasunanan Surakarta)

Kediaman Gubernur Jendral Batavia (Foto Koleksi: Kraton Kasunanan Surakarta)

Tahun 1920-an merupakan tahun-tahun dimana kesulitan ekonomi mulai melanda Hindia Belanda setelah booming industri gula pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pemerintah kolonial Belanda membuat Gubernur Jendral Dirk Fock memberlakukan kebijakan ekonomi yang ketat dengan melakukan pemangkasan terhadap pengeluaran pemerintah dan menaikkan berbagai pajak salah satunya adalah dengan memberlakukan “Inlandsche Verponding”. Pajak baru ini ditentang oleh berbagai elemen kaum pergerakan karena dianggap semakin membuat rakyat terpuruk. Di bawah adalah rekest (petisi) dari Centraal Sarekat Islam yang berisi penolakan terhadap diberlakukannya pajak baru tersebut. Baca lebih lanjut

Sejarah Singkat Penderitaan Petani (Bagian 1)

 

Lukisan Kehidupan Petani di Jawa (Koleksi: http://www.kitlv.nl)

Beberapa hari lalu para petani merayakan Hari Tani Nasional (24 September) ditengah berbagai problem pertanian yang tak kunjung usai. Berbagai problem pertanian yang terlihat adalah semakin menyempitnya lahan pertanian yang diakibatkan oleh perluasan sektor industri dan perumahan, perampasan lahan-lahan pertanian oleh korporat-korporat untuk perluasan industri perkebunan dan yang paling miris adalah minimnya dukungan pemerintah untuk memperjuangkan kehidupan petani agar lebih sejahtera melalui berbagai kebijakan ekonomi pertaniannya. Peran pemerintah yang sentral dalam pembangunan pertanian rupanya bagaikan jauh api dari panggang, pemerintah terkesan membiarkan berbagai permasalahan petani ini begitu saja. Tuntutan para petani untuk mendapatkan lahan, pupuk gratis dan teknologi pertanian melalui subsidi pertanian tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah, belum lagi semakin membanjirnya produk pertanian dari luar negeri yang semakin membuat petani merana. Apalagi masalah sengketa lahan yang akut dan entah kapan akan selesai untuk kemenangan petani. Maka jangan heran bila di negeri subur Indonesia ini banyak masyarakat yang enggan menjadi petani. Baca lebih lanjut