PARTAI POLITIK DAN MEDIA MASSA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Surat Kabar Harian Rakyat

Masa demokrasi terpimpin, partai politik maupun organisasi politik tidak bisa lepas dari pers. Partai politik telah menggunakan pers dalam mendukung maupun menjadi oposisi dari pemerintahan yang berkuasa. Sistem kekuasaan masa demokrasi terpimpin juga mempengaruhi fungsi pers, yang lebih banyak bersifat sebagai corong kekuasaan pemerintah yang berkuasa, sehingga fungsi pers sebagai kontrol sosial tidak nampak bahkan hilang.[1]

Pers memiliki hubungan yang sangat erat dengan organisasi politik maupun partai politik dari pertamakalinya pers dikelola oleh para jurnalis Indonesia. Hubungan ini berkaitan dengan fungsi pers sebagai penyebar informasi dan alat propaganda yang efektif bagi partai politik dalam mengkampanyekan program serta tujuan partai tersebut. Masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin pers sangat berperan bagi kelangsungan kampanye partai politik, hampir setiap partai politik memiliki surat kabar baik yang terbit harian maupun mingguan serta bulanan. Surat kabar ini dikelola sama baiknya dengan surat kabar umum yang tidak berafiliasi dengan partai politik dan bahkan menjadi alat pemasukan dana bagi partai politik. Partai-partai politik yang memiliki surat kabar seperti PKI, Masyumi, PNI, NU dan lain sebagainya sangat gencar melakukan kampanye melalui media massa.

Merdeka VS Harian Rakyat: Aksi Sepihak dan Landreform

Karikatur Harian Rakyat 3 Juli 1964, menggambarkan Surat Kabar Merdeka yang mendukung penghisapan terhadap kaum Tani

Keberpihakan PKI terhadap kebijaksanaan Politik Demokrasi Terpimpin ternyata sangat menguntungkan partai itu, karena dengan sikap tersebut PKI dapat berlindung di bawah kekuasaan Soekarno sebagai penguasa tunggal. Situasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh PKI untuk menjalankan strategi politiknya.

Strategi politik terbaru di bawah kepemimpinan D.N. Aidit adalah dengan membangun kekuatan aliansi buruh – tani dengan propaganda pembaharuan politik agraria. Untuk itulah PKI membuat slogan-slogan untuk mendukung perjuangan kaum tani.[1] Selain itu untuk memperkuat kaum tani, PKI membentuk organisasi bagi kaum tani (Barisan Tani Indonesia) atau yang lebih dikenal sebagai BTI sebagai tempat kaum tani melakukan aktivitas dan perjuangannya. Sedangkan PKI sendiri memainkan peran melalui parlemen dengan mengajukan usulan perubahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni Undang-Undang No 5 tahun 1960[2] dan Undang-Undang Pendapatan Bagi Hasil (UUPBH) yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yang bersifat kolonialis dengan Undang-Undang Pokok Agraria baru yang bersifat mendukung kaum tani dan buruh tani.

Merdeka VS Harian Rakyat: Manipol dan Ideologi

Karikatur Surat Kabar Merdeka Tanggal 18 Juni 1964

Isu mengenai penyederhanaan partai yang dilontarkan oleh surat kabar Merdeka atau dalam bahasa surat kabar Harian Rakyat berarti pembubaran partai telah menyeret kedua surat  kabar ini ke dalam polemik yang lebih luas dan menyentuh masalah fundamental yaitu mengenai manipol dan idiologi. Polemik ini berawal dari lontaran surat kabar Harian Rakyat yang menganggap surat kabar Merdeka di luar revolusi nasional, menunjukkan kecenderungan yang anti demokrasi, komunis-phobi, tak ubahnya pers imperialis yang menghasut kaum nasionalis untuk memusuhi kaum kiri sambil mencerca kaum nasionalis sebagai kaum yang tidak bisa apa-apa. Pendirian surat kabar Merdeka yang dianggap mengadu domba ini dikatakan oleh surat kabar Harian Rakyat sebagai pendirian kanan.[1]

Merdeka VS Harian Rakyat: Penyederhanaan Partai

Karikatur di Harian Rakyat Tanggal 20 Juni 1964

Kondisi pers masa Demokrasi Terpimpin ditandai dengan munculnya pers yang membawa suara-suara partai politik. Penyajian berita-berita surat kabar disesuaikan dengan kepentingan partai-partai politik, sehingga terkadang muncul sebuah pertarungan-pertarungan wacana yang sangat panjang dan menarik, bahkan terkadang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk ikut berlomentar dan berargumentasi menjadikan media massa menjadi sesuatu yang menarik untuk dinikmati.

Surat kabar yang menjadi corong partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin membawa ketegangan-ketegangan dan polemik yang berkepanjangan antar kelompok maupun partai politik yang dilakukan melalui surat kabar. Polemik antar kelompok di surat kabar membawa berbagai isu yang penting dan krusial pada masa demokrasi terpimpin. Polemik yang panjang terjadi antara surat kabar Harian Rakyat dengan Merdeka yang berlangsung selama sebulan. Polemik kedua surat kabar tersebut mengangkat berbagai isu aktual yang sedang berkembang pada masa tersebut.